JoSS, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) lakukan kunjungan kerja di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, pada Rabu (8/1). Selain membagikan sertifikat tanah, presiden juka akan berlayar ke perairan Natuna yang tengah menjadi sengketa dengan China untuk mengecek jajara kapal.
Seperti dikutip dari siaran pers resmi, pesawat Kepresidenan Indonesia-1 yang membawa Presiden Jokowi beserta rombongan, pada sekitar pukul 08.35 WIB lepas landas dari Base Ops Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Rencananya, setibanya di Pangkalan TNI AU Raden Sadjad, Kabupaten Natuna, Presiden Jokowi beserta rombongan akan langsung menuju Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Selat Lampa di Kabupaten Natuna.
Di lokasi tersebut, selain meninjau jajar kapal, Presiden Jokowi juga akan menggelar pertemuan dengan ratusan nelayan.
Setelah itu, Presiden Jokowi akan menuju Kantor Bupati Kabupaten Natuna untuk menyerahkan sertifikat hak atas tanah untuk rakyat.
Baca juga: Daripada Ikan Indonesia Dijarah China, 120 Nelayan Pantura Siap Berangkat Ke Natuna
Selesai beraktivitas di Kepulauan Natuna, Kepala Negara akan menuju Pangkalan TNI AU Raden Sadjad untuk lepas landas kembali ke Jakarta.
Turut mendampingi Kepala Negara pada penerbangan menuju Kabupaten Natuna, diantaranya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala BPN Surya Tjandra.
Selain itu, turut juga Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Mayjen TNI Suharyanto, Komandan Paspampres Mayjen TNI Maruli Simanjuntak, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin, dan Juru Bicara Presiden M. Fadjroel Rachman.
Seperti diketahui, situasi di perairan Natuna dalam beberapa hari terakhir memanas setelah kapal pencari ikan dan coast guard milik China berlayar di kawasan tersebut. Padahal, perairan Natuna berdasarkan Konvensi United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982 masuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.
Pemerintah Indonesia mencoba jalur diplomasi untuk menyelesaikan masalah ini dengan melayangkan nota protes terhadap China melalui Duta Besar yang ada di Jakarta. Sementara itu, TNI dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI terus disiagakan di Perairan Natuna yang masuk dalam Provinsi Riau untuk memantau kondisi di sana.
Presiden Joko Widodo sendiri sudah angkat bicara soal masuknya kapal nelayan dan kapal cost guard China ke wilayah perairan Natuna ini. Dia menegaskan bahwa kedaulatan Indonesia tidak bisa ditawar-tawar. “Bahwa tidak ada yang namanya tawar menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita,” tegasnya, Senin (6/1). (lna)
walah pakai komentar tidak ada tawar-menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritoliar negara kita, si Presiden settingan jokowi ini. Sudah tahu kapal China itu masuknya ke wilayah laut ZEE negara kita bukan di wilayah laut teritorial kita. Jelas sudah bahwa kemampuan dari pemimpin hasil settingan atau Presiden Jokowi ini abal-abal. Pengertian Wilayah laut ZEE berbeda dg wilayah laut terirotial, atau kalau wilayah laut ZEE itu NKRI hanyalah berdaulat menggali kekayaan laut didalamnya, menerapkan hukum didalam wilayah lautnya, membangun fasilitas fisik didalam wilayah ZEE nya, bernavigasi baik didarat maupun udara wilyahah ZEE nya, dan bukan memiliki secara penuh segala-galanya, sedangkan kalau wilayah laut teritorial mencakup wilayah hak kedaulatan penuh NKRI dan kewenangan teritorial wilayah lautnya tidak jauh berbeda atau sama saja dengan kewenangan NKRI di wilayah teritorial daratnya, atau dengan kata lain berdaulat penuh. Sedangkan kalau ZEE hak berdulatnya dibatasi atau terbatas. Kemungkinan nantinya jg kompromi damai dengan China dan malah ada kerjasama mengolah kekayaan laut ZEE NKRI bersama China. Jadi baik perkataan maupun perbuatan si Jokowi ini sudah kelihatan bukan benar-benar seorang negarawan, sampai-sampai tidak tahu bedanya diantara wilayah laut ZEE dg wilayah laut Teritorial. Bukankah si jokowi punya menteri kelautan ? lalu knp kok sampai tidak tahu perbedaannya diantara wilayah laut zee dg wilayah laut terotirial shg berkomentar terlalu berlebihan mengenai paerairan ZEE di natuna yg dimasuki kapal-kapal China ? Maklum sajalah di NKRI sedari dulu pemimpinnya hasil settingan dan mainan uang doank dan jg pejabat negara lainnya, makanya kualitasnya abal-abal. Bukankah Komisioner KPU si Wahyu Setiawan sudah ketahuan menerima uang suap agar salah satu calon kepala daerah bisa menjadi kepala daerah Bupati atau Gubernur ? lalu bgmn dg Presiden? tentu jawabannya sama juga, namun belum ketahuan saja atau belum dibuka kepublik. Bgmn dg yg gratis ? jawabannya tentu hasil settingan juga dan biasanya pengurus partai, atau keluarga pengurus partai, atau anggota partai tertentu. Inilah gambaran asli NKRI negara kita sedari dulu sampai sekarang. Selalu saja dikuasai oleh Komunisme Atheisme namun mengaku-ngaku bergama. Benar-benar munafik dan jahat banget.