fbpx

Parkir Meter Cara Pemkot Surabaya Tekan Praktik Parkir Liar

Mari berbagi

JoSS, SURABAYA – Pemerintah Kota Surabaya menerapkan sistem parkir liar di beberapa ruas jalan untuk mengurangi keberadaan juru parkir liar. Hal itu sejalan dengan instruksi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada Pemerintah Daerah untuk menertibkan pengelolaan parkir.

Kabag Humas Pemkot Surabaya Febriadhitya Prajatara menjelaskan, saat ini pihaknya sudah menerapkan parkir elektrik yang menggunakan parkir meter. Persoalan keberadaan juru parkir liar yang ada di beberapa kota di Indonesia kerap menjadi persoalan sendiri.

“Jadi ada beberapa ruas titik parkir yang ada di Kota Surabaya, sudah menggunakan parkir elektrik ya, yang di sana dipasang parkir meter, untuk masyarakat ini bisa membayarkan secara non tunai,” katanya pada Rabu (6/11).

Selain itu, Pemkot juga mengurangi juru parkir liar yang tidak memiliki kartu keanggotaan.

“Jadi pelaksanaan dari parkir elektrik ini adalah untuk mencegah para juru parkir liar dan transaksi langsung, juga untuk pembelajaran pada masyarakat, bagaimana untuk budaya penggunaan uang elektronik,” katanya.

Baca juga: Pemkot Surabaya Tindak Tegas Pedagang Pakaian Bekas Impor

Menurut Febri, keberadaan parkir meter bertujuan meningkatkan kesadaran pemakai lahan parkir jalan raya dan perubahan kebiasaan masyarakat.

“Jadi memang selama ini, tingkat kesadaran, terutama di lingkungan yang ada parkir meternya, itu sudah tinggi. Ini juga tentang pengalihan budaya,” katanya.

Dikutip dari Suara.com, Febri juga mengatakan, selain dua jenis pengelolaan parkir, ada juga parkir lain yang dikelola pihak swasta.

“Selain parkir yang kami sebutkan, ada yang namanya parkir yang dikelola pihak swasta. Pihak swasta ini menarik parkir dengan perhitungan mereka sendiri. Pemerintah Kota (Pemkot), dalam hal ini Dinas Perhubungan (Kota Surabaya), yang stakeholdernya itu hanya mengeluarkan izin parkir dan income yang diterima dari parkir itu dibayarkan pajak parkir melalui BPKPD,” katanya.

Ia juga memberikan contoh pengelolaan parkir swasta yang pemasukannya tetap masuk ke pemerintahan. “Jadi ketika itu lahan perkantoran swasta, mini market, mal, itu dikelola oleh mereka sendiri, dan beberapa persen itu sebagai pajak,” katanya. (lna)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *