fbpx

Khawatir Sumber Air Kering, Warga Tolak Penambangan Pasir di Sungai Gendol

Mari berbagi

JoSS, SLEMAN – Warga dari enam dusun di Desa Sindumartani, Kecamatan Ngemplak, Sleman, jogyakarta menolak rencana penambangan pasir di Sungai Gendol. Penambangan pasir dan batu dikhawatirkan akan mematikan sumber mata air yang menjadi gantungan hidup sekitar 600 KK diwilayah itu.

Warga yang menolak tersebut berasal dari Dusun Pencar, Kentingan, Murangan, Tambakan, Jambon Lor dan Jambon Kidul.

Seorang Warga Dusun Kejambon Lor, Basuni mengatakan rencana penambangan pasir dan batu tersebut akan dilakukan perusahaan bernama CV Kayon dengan menggunakan alat berat.

“Selama ini, masyarakat mendapatkan air dari sumur yang dibuat di Sungai Gendol. Kalau ditambang nanti kami dapat air dari mana?” katanya kepada wartawan pada Kamis (31/10).

Untuk diketahui, sedikitnya ada empat titik sumur yang dihubungkan ke tandon air dari Sungai Gendol. Dari tandon tersebut, air selanjutnya disalurkan untuk warga. Selain untuk kebutuhan sehari-hari, sumber tersebut juga untuk mengairi lahan pertanian.

“Setahu kami, lokasi penambangan juga sangat dekat dengan tanggul. Kami khawatir ketika musim hujan dan debit air besar, maka tanggul jebol. Tanggul dan dasar sungai sudah rata, kalau ditambang nanti kalau banjir bahaya,” ungkapnya.

Baca juga: Awas, Medsos Anggota Dewan di Jogja Bakal Diawasi BK DPRD DIY

Menurutnya, rencana penambangan di Desa Sindumartani sudah ada sejak 2016, kala itu pemerintah desa dan warga sepakat untuk menolak. Namun, belakangan rencana itu muncul kembali pada awal 2019.

Ia menyatakan, pihak penambang sudah menyosialisasikan rencana itu. Hanya saja, sosialisasi tersebut tidak diberikan kepada seluruh warga, melainkan hanya yang setuju dengan rencana penambangan.

Dalam sosialisasi tersebut, luasan lahan yang direncanakan ditambang mencapai 5,06 hektare. Pihak penambangan menargetkan hasil pasir dan batu yang ditambang mencapai 36 rit truk per hari. Dalam proposal tambang, kontrak tambang akan berlangsung selama empat tahun 11 bulan dengan masa kerja 600 hari.

“Sejauh ini, sudah ada berbagai upaya mediasi, ya di tingkat desa, kecamatan atau kabupaten. Namun semuanya ‘mentah’. Kami berharap pemerintah tidak meloloskan izin lingkungan. Mengingat dampak yang akan ditimbulkan,” kata dia.

Kepala Desa Sindumartani Midiyono mengatakan, pemdes tidak punya kewenangan untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan tambang itu beroperasi. Lantaran, kewenangan terkait izin ada di tangan pemerintah kabupaten atau provinsi.

“Kami netral. Kami sudah membantu masalah mediasi tapi tidak menghasilkan keputusan apa-apa,” kata dia.

Seorang pekerja CV Kayon Zulfakar Indra Sakti tak dapat banyak berkomentar ketika dimintai keterangan soal perizinan tambang tersebut. “Saya tidak tahu, saya hanya mengawasi proyek pembangunan kantor saja,” katanya, seperti dikutip dari Suara.com. (lna)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *