Ngesti Pandawa

COVID-19 UPDATE

KEMARIN

HARI INI

NAIK / TURUN

Total Penderita

64.958

66.226

2%

Kasus Baru

1.209

1.268

5%

Update: 7 Juli 2020 - Sumber: Kementrian Kesehatan RI

Awas, Medsos Anggota Dewan di Jogja Bakal Diawasi BK DPRD DIY

Ilustrasi kolase | Foto: tribunstyle.com/shutterstock/youtube Humas DPRD DIY
Mari berbagi
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JoSS, YOGYA – Badan Kehormatan (BK) DPRD DIY bakal mengawasi aktifitas sosial media para anggotanya untuk mencegah pelanggaran etika dalam berkomunikasi guna menjaga kondusifitas di masyarakat.

Hal itu, terkait peristiwa cuitan twitter yang dilakukan Hanum Salsabila Rais, salah satu anggota DPRD DIY menyita perhatian masyarakat luas. Pro dan kontra hadir di masyarakat ada yang menyesalkan namun ada pula yang menganggap hal tersebut biasa saja.

Namun begitu, tampaknya hal yang dialami Hanum Rais tak begitu saja ditelaah dari satu sisi oleh Badan Kehormatan DPRD DIY. Ketua Badan Kehormatan DPRD DIY, Agus Sumartono mengatakan hal yang dialami Hanum tak bisa serta-merta dikategorikan dalam pelanggaran etis.

“Terkait pelaporan (Hanum) kami belum mendapat surat apapun, bukan di Yogya kan laporannya ya, (di Jakarta). Kami tidak bisa menduga-duga dan pula Badan Kehormatan belum bisa efektif bekerja karena baru terbentuk kemarin (Senin 14/10),” ungkapnya pada wartawan Selasa (15/10).

Baca juga: Proses Administrasi Hibah Daerah Kelar, Tiga Kabupaten di Jogja Siap Gelar Pilkada

Meski begitu setelah nantinya Tata Tertib DPRD DIY yang kini masih berada di Kementrian Dalam Negeri, Badan Kehormatan akan melakukan pemantauan terukur pada seluruh anggota DPRD DIY termasuk dalam bersosial media.

“Tapi bukan sebagai polisi dewan ya karena kami tetap menjadi salah satu bagian dari DPRD DIY. Secara umum kita punya tugas melakukan pemantauan yang terukur berdasar standart kode etik dewan. Kita akan pantau semuanya, di mana tata tertib kode etik nantinya akan jadi acuan,” sambung pria yang akrab disapa Gus Ton ini.

Dikutip dari KRJogja, Badan Kehormatan juga mengingatkan seluruh anggota DPRD DIY agar memperhatikan absensi selama bertugas. Pasalnya, indikator tersebut jadi salah satu tolok ukur kinerja legislator wakil rakyat DIY.

“Intinya, bagaimana kita bisa membina dan memberi masukan dewan. Sanksinya mungkin lebih bersifat etis juga, mengingatkan dan jadi bahan baik pimpinan maupun partai untuk mengukur kinerja wakil rakyatnya,” pungkasnya. (lna)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*