Jokowi: UU Yang Menyulitkan Rakyat Harus Dibongkar

JoSS, JAKARTA – Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa undang-undang yang menyulitkan rakyat harus dibongkar dan diselaraskan. Selain itu, sinergi dan kolaborasi antarlembaga harus diperkuat.

Hal itu disampaikan Jokowi saat memberikan sambutan dalam sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dalam pidatonya, Presiden merinci beberapa RUU yang dibahas oleh DPR.

Jokowi mengatakan pemerintah dan DPR telah bersinergi dalam mengegolkan 15 rancanangan undang-undang. Antara lain, kata Presiden, RUU APBN, RUU Penyelenggaran Haji, RUU di bidang kesehatan, dan beberapa rancangan lain untuk menanggapi dinamika dan pembangunan.

“Dukungan DPR terhadap upaya pemerintah mereformasi juga dibutuhkan, diharapkan UU yang tabrakan satu sama lain juga harus diselaraskan, UU yang menyulitkan rakyat harus dibongkar, UU yang menghambat kemajuan harus diubah,” kata Jokowi, dalam sambutannya Jumat, (16/8).

Menurutnya, saat ini bangsa Indonesia berada di era ketika dunia berubah dengan sangat cepat dan era kompetisi antarnegara yang semakin sengit. “Untuk menjadi kuat, kita tidak bisa lagi berjalan sendiri-sendiri,” katanya.

Baca juga: Kabinet Baru Jokowi Ada Kementerian Baru, Ada Yang Dimerger

Dia menekankan,ego lembaga harus diruntuhkan sehingga karya-karya baru dapat diciptakan bersama-sama. Ego sektoral yang terkotak-kotak, lanjutnya, sudah tidak relevan lagi sehingga harus ditinggalkan. “Kolaborasi dan sinergi antarlembaga harus ditingkatkan,” kata Jokowi.

Presiden juga menyampaikan pencapaian visi besar mesti dipercepat dengan meninggalkan cara-cara lama dan beradaptasi dengan cara-cara baru. Indonesia membutuhkan terobosan baru untuk menjawab harapan rakyat yang makin meningkat.

“Kita butuh lompatan-lompatan kemajuan untuk meningkatkan kepercayaan dan kecintaan rakyat. Kita butuh karya-karya nyata agar lembaga-lembaga negara menjadi institusi yang kuat dan berwibawa.”

Tampak hadir dalam sidang itu Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Kemudian Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Tito Karnavian.

Selain itu Sidang Tahunan MPR juga dihadiri, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani juga sudah tiba di lokasi. Wakil presiden terpilih Ma’ruf Amin juga hadir. Ma’ruf tampak mengenakan jas dan bawahan sarung berwarna dasar ungu. (lna)