Garuda Larang Pengambilan Gambar di Dalam Kabin Pesawat

JoSS, JAKARTA – Mulai saat ini, penumpang Garuda Indonesia tak bisa lagi mendokumentasikan kegiatan di dalam pesawat. Hal itu menyusul dikeluarkannya dokumen Pengumuman No. JKTDO/PE/60001/2019 berisi Imbauan kepada Penumpang untuk Tidak Mendokumentasikan Kegiatan Dalam Pesawat.

Direktur Operasi PT Garuda Indonesia Tbk. Bambang A. Angkasa mengatakan pengumuman tersebut dalam rangka menjaga ketertiban dalam kabin pesawat, menunjang keselamatan operasi penerbangan, kelancaran pelayanan selama penerbangan, dan menghormati hak-hak penumpang.

“Penumpang diimbau dan dimohon tidak mengambil gambar, baik foto dan video atau mendokumentasikan segala kegiatan di dalam kabin pesawat selama penerbangan. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga privasi para penumpang dan awak kabin,” tulis Bambang, Selasa (16/7) seperti dikutip dari Bisnis.com.

Selain itu, Bambang menyatakan imbauan itu menghindarkan dari komplain dari penumpang lain atas kegiatan pengambilan gambar oleh salah satu penumpang tanpa izin.

Baca juga: Waduh, Menkeu Bekukan Auditor Laporan Keuangan Garuda

Imbauan itu dimaksudkan untuk memastikan seluruh operasi penerbangan Garuda comply dengan aturan dan perundangan-undangan yang berlaku termasuk UU Penerbangan dan UU ITE, dan UU terkait lainnya.

Sebelumnya, beredar Pengumuman No. JKTCCS/PE/60145/19 tentang Larangan Mendokumentasikan Kegiatan di Pesawat, yang disahkan oleh Pjs SM FA Standarization & Development Garuda Indonesia, Evi Oktaviana pada 14 Juli 2019. Terdapat tiga poin aturan dalam pengumuman tersebut

Pertama, tidak diperbolehkan mendokumentasikan segala kegiatan di pesawat, baik berupa foto atau video oleh awak kabin maupun penumpang.

Kedua, meminta awak kabin seperti pramugari untuk menyampaikan larangan mengambil gambar dan video kepada penumpang dengan bahasa yang tegas. Aturan tersebut tidak berlaku apabila penumpang telah memperoleh surat izin dari Garuda.

Ketiga, maskapai akan memberikan sanksi terhadap pelanggaran dua poin tersebut. Namun, tidak ditulis lebih lanjut sanksi yang dimaksud. (lna)