fbpx

Taufik Kurniawan Dituntut 8 Tahun Penjara

Mari berbagi
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JoSS, SEMARANG –Wakil Ketua DPR RI Non-aktif Taufik Kurniawan dituntut hukuman 8 tahun penjara dalam kasus dugaan penerimaan “fee” atas pengurusan dana alokasi khusus untuk Kabupaten Kebumen dan Purbalingga yang bersumber dari perubahan APBN tahun 2016 dan 2017.

Pengadilan Tipikor Semarang hari ini, Senin (24/6) menggelar sidang lanjutan terdakwa Taufik Kurniawan. Agenda sidang yang dipimpin Hakim Ketua Antonius Wijantono tersebut, yaitu pembacaan tuntutan.

Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK menuntut Taufik Kurniawan dihukum delapan tahun penjara. Dia juga dituntut untuk membayar denda sebesar Rp200 juta subsider enam bulan penjara.

“Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,” ujar JPU, Joko Hermawan.

“Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,” katanya, seperti dikutip dari Antara, Senin (24/6).

Dalam pertimbangannya, jaksa menilai terdakwa terbukti menerima “fee” atas pengurusan DAK dua kabupaten tersebut dengan total mencapai Rp4,85 miliar.

“Fee” sebanyak itu masing-masing terbagi ataa pengurusan DAK untuk Kebumen yang bersumber dari perubahan APBN 2016 sebesar Rp3,65 miliar dan pengurusan DAK untuk Purbalingga yang bersumber dari perubahan APBN 2017 sebesar Rp1,2 miliar.

Baca juga: Divonis 1 Tahun Bui Kasus ‘Idiot’, Ahmad Dhani Lakukan Banding

Menurut dia, “fee” sebesar 7 persen diterima terdakwa dari mantan Bupati Kebumen Yahya Fuad dalam dua tahap.

Penyerahan “fee” atas pencairan DAK sebesar 93 miliar tersebut dilakukan di Hotel Gumaya masing-masing Rp1,65 miliar sebelum pengesahan DAK dan Rp2 miliar setelah DAK disahkan dalam peraturan presiden.

Selain itu, terdakwa juga menerima Rp1,2 miliar atas pengurusan DAK untuk Kabupaten Purbalingga yang bersumber dari perubahan APBN 2017.

“Fee” yang berasal dari mantan Bupati Tasdi tersebut diserahkan melalui Ketua DPW PAN Jawa Tengah Wahyu Kristianto.

Setelah menerima Rp1,2 miliar, terdakwa meminta Wahyu membawa Rp600 juta atau separuh dari uang itu untuk membiayai keperluan Wahyu, sedangkan separuh sisanya diserahkan kepada staf terdakwa Haris Fikri.

Dalam tuntutannya, jaksa juga meminta terdakwa membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp4,25 miliar.

Namun, uang pengganti tersebut tidak perlu dibayarkan karena terdakwa sudah menitipkan sejumlah uang yang besarnya sama dengan pengganti kerugian negara yang harus dibayarkan melalui rekening KPK.

Atas tuntutan tersebut, hakim memberi kesempatan terdakwa untuk menyampaikan pembelaan pada sidang yang akan datang. (lna)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *