JoSS, HONGKONG – Jutaan warga Hongkong turun ke jalan menolak RUU Ekstradisi yang dikhawatirkan akan berdampak buruk terhadap keterbukaan proses hukum oleh China, Minggu (9/6). Mereka mendesak pemerintah membatalkan rancangan kebijakan tersebut.
Kelompok-kelompok pro-demokrasi menyebut aksi demonstrasi ini merupakan yang terbesar sejak 2003, saat mereka mengkritik undang-undang keamanan nasional yang ketat.
Aksi protes berakhir di kantor Dewan Legislatif, tempat para dewan bakal menimbang kelayakan RUU tersebut pada Rabu (12/9). Jika disetujui, undang-undang itu ditetapkan akhir bulan ini.
Setelah tekanan lokal dan internasional meningkat selama berminggu-minggu, aksi protes tersebut diharapkan dapat membatalkan RUU, karena banyak orang yang tak percaya dengan sistem hukum di China.
Selama ini sistem hukum independen kota dijamin berdasarkan undang-undang yang mengatur kembalinya Hongkong dari Inggris ke pemerintahan Tiongkok pada 22 tahun yang lalu.
Kekhawatiran akan RUU yang dinilai tidak transparan itu telah menyebar dari kelompok demokrasi dan hak asasi manusia, siswa sekolah menengah, kelompok gereja, media, pengacara perusahaan, dan tokoh-tokoh bisnis.
Baca juga: Sebanyak 5.000 Pelajar RI di China dan Taiwan Terjerat Kerja Paksa
Seperti dikutip dari Reuters, Anggota parlemen dari Partai Veteran Demokrat, James To, mengatakan aksi ini diharapkan dapat mempengaruhi keputusan pemerintah Hongkong.
“Ini benar-benar bisa memaksa pemerintah memikirkan ulang atas keputusan tersebut. Ada hal yang bisa dimainkan. Orang-orang benar-benar merasakan RUU itu kemunduran bagi Hongkong,” katanya.
Kepala Eksekutif Hongkong, Carrie Lam, dan pejabat seniornya menegaskan bahwa perlindungan akan dilakukan selama proses hukum di China untuk memastikan bahwa siapa pun yang menghadapi penganiayaan atau penyiksaan politik dan agama tidak akan diekstradisi.
Demikian pula, siapa pun yang menghadapi hukuman mati tidak akan diekstradisi, tetapi pengawasan legislatif terhadap pengaturan ekstradisi telah dihapus di bawah RUU tersebut. Sejumlah hakim senior telah menyatakan kekhawatiran mendalam tentang perubahan tersebut.
Aksi protes akan mengakhiri minggu politik yang intens bagi kota itu, dengan sekitar 180 ribu orang menyalakan lilin pada Selasa (4/6) untuk menandai 30 tahun sejak tragedi Lapangan Tiananmen dan demonstrasi para pengacara kota pada hari Kamis (6/6).
Aksi tersebut melanjutkan aksi yang sama dan dihadiri oleh 100 ribu orang pada akhir Mei. (lna)
Leave a Reply