JoSS, KULONPROGO – Bupati Kulonprogo, Hasto Wardoyo akan dilantik menjadi Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat pada Senin (1/7) mendatang. Kepada pejabat di lingkungan Pemkab Kulonprogo dia berpesan untuk bekerja sesuai jalur.
Hal itu disampaikan Sekretaris Utama BKKBN, Nofrijal seusai bertemu dengan Hasto, di ruang kerja bupati, Kompleks Pemkab Kulonprogo, belum lama ini.
“Iya memang tujuan kita sangat mulia, ini sesuai dengan perintah presiden, kami datang ke Pak Hasto untuk menyampaikan undangan pelantikan kepala BKKBN. Di rencanakan hari senin 1 juli 2019 di auditorium BKKBN Pusat di Halim [Jakarta],” kata Nofrijal, belum lama ini seperti dikutip dari Haroanjogja.
Nofrijal mengatakan jadwal ini berdasarkan perintah dari Sekretariat Kabinet dan telah disampaikan kepada Kementrian Kesehatan. Sesuai regulasi, lanjutnya, calon Kepala BKKBN akan dilantik oleh Menteri Kesehatan.
Hasto Wardoyo mengaku cukup deg-degan menjelang pelantikan. Namun dokter kebidanan dan kandungan ini menganggap hal itu wajar. Ia menjelaskan setiap orang yang berpindah kerja, pasti akan mengalami stres.
“Orang di tempat baru mesti ada stress, tapi ini bagian stres yang positif, kita harus punya mekanisme sendiri,” ujarnya.
Baca juga: Pemuda Kulonprogo Kini Enggan Merantau
Kepada seluruh pejabat di Pemkab Kulonprogo, ia berpesan untuk menjalankan tugasnya sesuai jalur. Jangan ada kepentingan selain untuk membangun daerah. Dia juga meminta, seluruh program pembangunan Kulonprogo bisa dilanjutkan, terutama yang terkait dengan kesiapan menjadi kota bandara.
“Harapannya bisa membikin ekosistem bandara yang sudah dimulai, mulai dari, tol, JOR, JJLS, kereta api yang telah kita konsep harus diwujudkan, termasuk pengoperasian Rumah Sakit Internasional pada Januari besok harus jalan, pun demikian dengan embarkasi dan imigrasi,” paparnya.
Dia menuturkan. sejumlah pekerjaan rumah yang bakal dihadapi Hasto jika sudah resmi menjabat sebagai pucuk pimpinan BKKBN.
“Ada PR luar dan dalam. Untuk dalam, kita sudah 1,5 tahun tak punya kepala. Maka perlu ada pembenahan pengisian jabatan, tadi saya laporkan ke bapak [Hasto], SK pengangkatan hampir 1.000 cpns dan pns tahun 2018 belum ditandangani oleh kepala,” ujarnya.
Hasto juga harus berpikir ekstra dalam menentukan siapa sosok yang bakal mengisi kekosongan sejumlah jabatan tinggi di BKKBN. Nofrijal memaparkan dari total 60 jabatan tinggi, sebanyak dua pimpinan madya dan 22 pejabat tinggi pratama setingkat eselon II saat ini tak terisi.
“Kita juga harus menguatkan koordinasi kemitraaan dan kerjasama baik dalam maupun luar negeri, banyak event yang sangat ditentukan dengam kehadiran kepala BKKBN definitif,” paparnya.
Lebih lanjut Nofrijal menjelaskan, arahan Hasto sangat dibutuhkan dalam menyempurnakan draf RPJM BKKBN 2020-2024. (lna)
Leave a Reply