JoSS, AMERIKA SERIKAT – Donald Trump mengeluarkan perintah eksekutif yang menyatakan keadaan darurat nasional dan melarang perusahaan AS menggunakan peralatan telekomunikasi yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan yang menimbulkan risiko keamanan nasional.
Surat perintah yang dikeluarkan Presiden Amerika Serikat itu akan membuka jalan bagi larangan untuk melakukan bisnis dengan produsen teknologi informasi buatan China Huawei.
Perintah eksekutif itu merujuk pada Undang-undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional yang memberikan kewenangan bagi presiden untuk mengatur perdagangan dalam menanggapi keadaan darurat nasional yang mengancam Amerika Serikat.
Dalam surat tersebut, Presiden Amerika Serikat meminta Departemen Perdagangan bekerja dengan lembaga pemerintah lainnya untuk menyusun rencana pemberlakuan perintah itu dalam 150 hari.
Seorang anggota Kongres mengatakan perintah itu ditujukan langsung ke perusahaan China seperti Huawei yang menurut pejabat intelijen AS dapat digunakan oleh negara China untuk melakukan kegiatan mata-mata.
Baca juga: Penyidik Temukan Intervensi Trump Terhadap Upaya Penegakan Hukum
Senator Republik Ben Sasse mengatakan bahwa ekspor utama China adalah spionase, dan tidak ada perbedaan antara Partai Komunis China dengan bisnis ‘sektor swasta’ seperti Huawei.
“Ekspor utama China adalah spionase, dan tidak ada perbedaan antara Partai Komunis China dengan bisnis ‘sektor swasta’ seperti Huawei,” katanya, sebagaimana dikutip Reuters, Kamis (16/5).
Sementara itu, Senator Ted Cruz mengatakan perintah Donald Trump itu akan membantu melindungi jaringan 5G di Amerika Serikat dari Huawei.
“Dengan adanya perintah pelarangan tersebut, sangat mendukung upaya perlindungan jaringan 5G dari ancaman peretasan data asing, termasuk Huawei,” katanya.
“Surat perintah itu juga bertujuan untuk melindungi rantai pasokan teknologi informasi dan komunikasi dari ancaman musuh asing,” kata Menteri Pragangan AS, Wilbur Ross.
Sementara itu, pemerintah China memangkas kepemilikan obligasi Treasury Amerika Serikat ke level terendah sejak 2017 pada bulan Maret, di tengah perselisihan perdagangan antara dua negara ekonomi terbesar dunia tersebut.
Dilansir Bloomberg, meskipun China hanya memangkas kepemilikan sebesar US$10,4 miliar, yang merupakan penurunan pertama sejak November, angka tersebut cukup untuk membawa kepemilikan obligasi ke posisi terendah dua tahun di level US$1,12 triliun, menurut data Departemen Keuangan AS yang dirilis Rabu.
China memiliki lebih banyak obligasi pemerintah AS daripada negara asing mana pun, dan pemangkasan kepemilikan tersebut dipandang oleh sebagian orang sebagai opsi tak biasa – meskipun bukan pilihan yang baru – dalam negosiasi perdagangan yang semakin buruk. (lna)
Leave a Reply