Pemerintah Ancang-Ancang Naikkan Iuran BPJS Kesehatan

JoSS, JAKARTA – Tarif iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dipastikan segera naik. Pemerintah telah ancang-ancang menentukan besaran kenaikkan iuran.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pihaknya tengah mematangkan rencana tersebut. Saat ini, pihaknya menunggu hasil audit laporan keuangan BPJS Kesehatan secara menyeluruh dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Selain kenaikkan iuran, dia memastikan pemerintah juga akan menambah jumlah peserta PBI menjadi di atas 100 juta penerima, dari saat ini 96,8 juta penerima.

“Kami sudah mulai mempertimbangkan untuk menaikkan iuran yang dibayarkan melalui PBI, pemerintah, dari sekarang ini Rp23 ribu per orang menjadi lebih tinggi lagi, tbelum ditetapkan. Namun sudah ada ancang-ancang untuk menaikkan (iuran),” katanya, Selasa (23/4).

Sementara itu, jumlah peserta PBI yang mendapat tanggungan iuran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga akan bertambah hingga di atas 100 juta penerima. Data terakhir BPJS Kesehatan mencatat jumlah kepesertaan berstatus PBI sebanyak 96,8 juta penerima pada awal tahun ini.

Baca juga: Dirutnya Jadi Tersangka, Pemerintah Pastikan Layanan PLN Berjalan Normal

Meski demikian, mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu enggan memasang target waktu pembahasan terkait kenaikan tarif iuran tersebut bakal diumumkan. Sebelumnya, Ani hanya memberi sinyal kenaikan tarif iuran PBI yang bakal ditanggung pemerintah akan berlaku pada tahun depan melalui APBN 2020.

Dalam pemberitaan sebelumnya, Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengaku sudah mulai berkomunikasi dengan Ani untuk membahas usulan kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan bagi PBI.

“Masih dibahas, apakah defisit kendalanya dari iuran juga, tapi belum diputuskan. Tapi saya lupa, tadi banyak banget, ini baru dibicarakan, belum fix usulan dari Kementerian Keuangan,” ujar Nila.

Kendati begitu, ia memastikan pelayanan BPJS Kesehatan kepada masyarakat akan tetap diupayakan maksimal. Bahkan, ia meyakinkan tidak ada pembatasan pelayanan, meski perusahaan terus dirundung defisit. (lna)