JoSS, KUPANG – Setelah melalui proses yang panjang dan melelahkan, akhirnya kegiatan wisata di Pulau Komodo jadi akan ditutup mulai Januari 2020. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memastikan penutupan itu setelah mengadakan rapat bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
“Dari hasil rapat diputuskan Pulau Komodo ditutup sementara mulai Januari 2020,” kata Kepala Biro Humas Pemprov NTT, Marius Jelamu, Jumat (29/3) seperti dirilis Tempo.co.
Penutupan ini merupakan respons dari kasus dugaan penyeludupan 41 komodo yang di jual ke luar negeri dengan harga Rp 500 juta per ekor. Kasus penyelundupan binatang yang dilindungi itu diungkap oleh Polda Jawa Timur.
Marius Jelamu menjelaskan dalam rapat bersama Direktur Jenderal Sumber Daya Alam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu juga memutuskan penutupan hanya dilakukan di Pulau Komodo, bukan di seluruh wilayah konservasi.
Penutupan ini, dia melanjutkan, bertujuan memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk melakukan konservasi untuk memastikan pasokan makanan komodo terjaga dengan baik.
Pemerintah juga akan menata alam dan lingkungan di Pulau Komodo dengan baik, misalnya dengan menanam lebih banyak pohon endemik asli Nusa Tenggara Timur di sana. “Itu rencana ke depan ketika kami mengelola Taman Nasional Komodo khusus Pulau Komodo di tahun 2020,” kata Marius Jelamu. Penutupan wisata Pulau Komodo ini juga untuk meningkatkan populasi komodo dan menjaga habitat komodo.
Baca juga: Asik, Ada Kapal Wisata Baru ke Pulau Komodo
Seperti diketahui renacana penuutpan taman komodo ini sebelumnya ditolak Menteri Pariwisata Arief Yahya. “Tidak relevan menutup Taman Nasional Komodo,” kata Arief Yahya di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Januari lalu.
Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat berencana menutup lokasi wisata Taman Nasional Komodo selama satu tahun. Tujuannya, meningkatkan populasi komodo dan rusa yang menjadi makanan utama hewan langka tersebut. Menurut Viktor rencana tersebut demi menjaga habitat komodo yang langka dan dilindungi dari kepunahan
Menurut Menteri Arief Yahya, rencana tersebut menyulitkan agen perjalanan wisata. Bila Taman Nasional Komodo ditutup, agen perjalanan akan kebingungan menawarkan paket wisata. “Mereka bergerak menjual, mengiklankan, lalu tiba-tiba ditutup, siapa yang tanggung jawab?” ujarnya. “Kepastian itu yang lebih penting.”
Menteri Arief Yahya mengatakan pendapat dia tadi sesuai dengan yang pernah disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla. “Pak JK bilang tidak relevan menutup Taman Nasional Komodo,” tuturnya.
Saat ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan mengadakan pertemuan dengan pihak terkait untuk membahas polemik Taman Nasional Komodo. “Sudah ada undangan dari Kementerian LHK,” katanya. (Wiek/lna)
Leave a Reply