JoSS, JOGJA – Pembangunan embarkasi haji di DIY hingga saat ini masih menemui jalan buntu, terkait ketersediaan lahan.
Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X sendiri mengatakan pihaknya keberatan jika penggunaan embarkasi ini menggunakan tanah kas desa.
Hal ini karena tanah kas desa ini juga sama saja membuatnya kehilangan tanah.
“Kalau pakai tanah kas desa sama saja, nanti jadi tanah pemerintah dan aku kelangan lemah (aku kehilangan tanah),” ujar Sultan di Kepatihan, Rabu (20/2) seperti dirilis Tribunjateng.com.
Hanya dari paparan yang disampaikan oleh Bupati Kulonprogo, Hasto Wardoyo masih ada beberapa pertimbangan.
“Belum ada pembicaraan (soal lahan yang dipakai embarkasi), hanya pertimbangan status tanah milik siapa, masyarakat atau tanah lain,” urainya.
Menurut Sultan, untuk tanah embarkasi haji ini dirinya belum mengetahui lahan yang berpotensi untuk dibangun.
“Belum tahu biar cari alternatif atau pilihan dulu,” ujarnya singkat.
Sultan sebelumnya mengaku tak mempersoalkan jika embarkasi dibangun di atas tanah Sultan Ground (SG).
Hanya jika pembangunan embarkasi haji nanti menggunakan tanah SG, statusnya masih Sultan Ground dan tidak beralih menjadi milik pemerintah.
Dia menjelaskan, jika kepemilikan atau sertifikat menjadi milik pemerintah, maka status tanah Sultan Ground-nya menjadi hilang.
“Jadi, embarkasi haji di atas tanah Sultan Ground gitu saja,” katanya.
Baca juga: Pembangunan Embarkasi Haji Jogja Terkendala Lahan
Sultan juga enggan berkomentar mengenai kemungkinan akan ada sewa tanah pada SG yang didirikan embarkasi ini.
Dia mengatakan, soal penggunaan tanah SG ini bisa dimusyarawarahkan asalkan statusnya tetap sama.
“Soal (tanah SG) rembugannya gampang,” ulasnya.
Kedatangan Bupati Kulonprogo, Hasto Waardoyo menghadap Sultan HB X merupakan salah satu langkah jemput bola atas rencana pembangunan embarkasi haji.
Di sisi lain, dia juga mendapatkan pesan dari gubernur agar daerah merespon pembangunan bandara dengan sebaik-baiknya.
“Agar tidak menjadi penonton. Tetapi untuk membangun harus mengingat biaya dan kemampuan daerah, begitu pesan beliau,” katanya.
Menurutnya, Kulonprogo harus lebih siap dari Kabupaten lain dan tidak ingin jadi penonton atas proyek besar dan strategis di wilayahnya.
“Intinya kami sudah ekspos dan nanti dikaji mana yang akan dipilih lahannya,” urainya.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Kanwil Kementerian Agama DIY Edhi Gunawan menyebutkan, pihaknya juga mendapatkan tawaran dari Bupati Kulonprogo sebidang tanah di Kulonprogo.
Selain di Kulonprogo, tanah untuk calon embarkasi ini ada beberapa alternatif.
Yakni, di Srandakan Kabupaten Bantul ada tanah milik Sultan Ground (SG).
Tetapi, karena sifatnya tidak bisa dihibahkan, maka hal itu tidak bisa dijadikan milik Kementerian Agama.(Wiek/lna)
Leave a Reply