JoSS, KUALA LUMPUR – Pengamat menghitung biaya pengambilalihan jalan tol oleh Pemerintah Malaysia sebesar 100 miliar Ringgit Malaysia (RM) atau jika dirupiahkan mencapai Rp344 triliun.
Angka ini adalah kalkulasi bagian ekuitas perusahaan pemegang konsesi yang membentuk jumlah yang lebih besar daripada obligasi senilai RM 52 miliar (Rp 178,9 miliar) yang dimiliki oleh perusahaan jalan tol.
Ada 23 perusahaan yang menerbitkan obligasi dan sukuk senilai RM 52.83 miliar (Rp 181,6 miliar) per Mei tahun lalu, menurut laporan The Star, 25 Februari 2019.
Pengamat mengatakan porsi ekuitas dari setiap pengambilalihan diperkirakan antara RM 60 miliar (Rp 206 triliun) dan RM 80 miliar (Rp 275 triliun), yang akan mendorong total biaya menjadi RM 130 miliar (Rp 447 triliun).
Para pengamat mengatakan total biaya pengambilalihan jalan raya akan tergantung pada metode penilaian mana yang digunakan dalam akuisisi. Metode arus kas yang di-diskontokan atau nilai perusahaan terhadap laba sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi dapat muncul, seperti yang terjadi ketika Permodalan Nasional Bhd membeli Silk Highway.
Meskipun pemerintah tidak menyebut metode mana yang akan digunakan untuk mengakuisisi perusahaan, namun dilaporkan metode pengambilalihan jalan tol adalah sesuatu yang dapat dikalkulasikan.
Baca juga: Malaysia – Singapura Sepakat Akhiri Sengketa Wilayah
Analis mengatakan pasar akan bereaksi negatif jika itu yang terjadi. “Sementara solusi dan konten dari latihan nasionalisasi mungkin positif bersih, istilah pengambil-alihan membuat para investor merinding,” kata seorang analis.
Seperti diketahui, untuk memenuhi janji kampanyenya, Pemerintah Malaysia mengumumkan telah memulai pembicaraan dengan Gamuda Bhd untuk membeli perjanjian konsesi empat jalan tol sebagai bagian dari janjinya untuk menghapuskan tarif jalan tol secara bertahap.
Ada empat jalan tol yang akan diambilalih, yakni Lebuhraya Damansara Puchong (LDP), Sistem Penyuraian Trafik KL Barat (Sprint), Lebuhraya Shah Alam (Kesas) dan Smart Tunnel Kuala Lumpur.
Pemerintah Malaysia mengatakan sedang berunding dengan perusahaan infrastruktur Gamuda untuk mengambil alih empat jalan tol di Lembah Klang, dan mengurangi biaya tol hingga menghapuskan tarif jalan tol.
Langkah ini dipandang sebagai langkah politik untuk menenangkan pemilih yang tidak puas dan mengatakan bahwa pemerintah yang berusia sembilan bulan telah gagal untuk mengurangi biaya hidup dan memenuhi beberapa janji kampanyenya, termasuk menghapuskan tarif jalan tol.
“Pakatan Harapan telah berjanji dalam manifesto pemilihannya untuk mengambil langkah-langkah untuk memperoleh konsesi jalan tol dan menghapuskan tarif tol secara bertahap,” kata Kantor Perdana Menteri, dikutip dari Straits Times, Senin (25/2). (lna)
Leave a Reply