JoSS, SEMARANG – Pemerintah Kota Semarang terus menggenjot realisasi Program Rehab Rumah tak Layak Huni (RTLH) yang pada tahun ini ditarget rampung sebanyak 1.162 rumah dengan nilai anggaran sebesar Rp16 miliar.
Menurut Walikota Semarang Hendrar Prihadi, pengerjaan pembangunan rumah akan dibagi dalam dua tahap. Sebanyak 500 rumah akan dirampungkan lebih dulu sebelum April mendatang. “Sisanya akan dikerjakan hingga akhir 2019,” terangnya kepada JoSS.co.id di Semarang, Selasa (12/2).
Dijelaskan, dalam melaksanakan program rehab RTLH kali ini, Pemkot Semarang menggandeng Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia (Gapensi). Namun demikian, tetap akan mendapat supervise dari Disperkim dalam pengerjaannya.
Menurutnya, perlu adanya koordinasi antara dinas, tim teknis, konsultan pengawas dan masyarakat agar pengerjaannya rehab RTLH bisa berjalan lancar.
“Artinya ada beberapa program RTLH yang selalu kita evaluasi. Pertama, sasaran penerima RTLH harus tepat. Yang rumahnya cukup bagus, orangnya kategori mampu tapi dapat program ini pasti keliru. RTLH ini memang tepatnya untuk masyarakat yang rumahnya tidak sehat, tidak nyaman, kemudian dari sisi penghasilannya masuk kategori yang sulit atau rendah,” tukas Hendi.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kota Semarang Ali ST MM mengatakan bahwa sejak tahun 2011 hingga 2019, Pemerintah Kota Semarang telah berhasil merehab 5.000 rumah. Sisanya, masih ada sekitar 8.000 rumah yang perlu dilakukan perbaikan dan rehab.
“Masih banyak rumah yang harus direhab. Dana pemkot kan terbatas sehingga kami cari dana dari provinsi dan pemerintah pusat,” katanya.
Hasilnya, tahun 2019 ini, sebanyak 1.000 unit rumah akan direhab dengan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sedangkan 162 unit rumah direhab dengan menggunakan dengan dana APBN bantuan pusat.
Baca juga: Konstruksi Basement Alun-Alun Semarang Rampung Tahun Ini
“Tahun ini ada sekitar Rp16 miliar dana yang digelontorkan untuk rehab 1.162 RTLH,” katanya.
Lebih jauh Ali menambahkan, pihaknya juga mentargetkan pengentasan pemukiman di tahun ini. Paslanya, 112,49 hektar dari total luas lahan Kota Semarang yang mencapai 415 hektar masih tergolong kumuh
Kawasan kumuh ini didominasi wilayah Semarang Utara, Semarang Timur, dan sebagian Gayamsari. Karenanya di tahun 2019, penanganan kawasan kumuh akan dikonsentrasikan untuk ke tiga wilayah tersebut. “Proyeksi penuntasan di 2019 kita adalah 90,28 persen dari sisa tersebut,” imbuhnya.
Dijelaskan, anggaran yang disediakan oleh Pemkot Semarang di 2019 untuk pengentasan wilayah kumuh mencapai Rp 105 miliar. Sebelumnya, pihaknya sudah berhasil mengentaskan kawasan kumuh di tahun 2018 menjadi hanya seluas 112,49 hektar.
Di tahun 2017, kawasan kumuh yang dapat dientaskan mencapai 78,20 hektar. Jumlah ini jauh berkurang dari luasan kawasan kumuh di tahun 2016 yang mencapai 294,37 hektar.
“Jadi luasan wilayah kumuh yang mampu dientaskan di tahun 2018 adalah 103,68 hektar,” tukasnya. (gus/lna)
Leave a Reply