fbpx Press "Enter" to skip to content

Bupati Purbalingga Divonis 7 Tahun Penjara

Rabu, 6 Februari 2019
Mari berbagi

JoSS, SEMARANG – Bupati Purbalingga nonaktif Tasdi divonis hukuman tujuh tahun penjara. Majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang menyatakan Tasdi terbukti melakukan korupsi dan menerima gratifikasi.

Ketua Majelis Hakim Antonius Widijantono menyatakan perbuatan Tasdi memenuhi dakwaan kesatu primer dan dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum (JPU).

“Menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi secara bersama-sama dan berlanjut seperti dakwaan kesatu primer dan melakukan tindak pidana permintaan gratifikasi seperti dakwaan kedua,” kata Ketua Majelis Hakim Antonius Widijantono, Rabu (6/2).

Selain vonis penjara, Tasdi juga dijatuhi hukuman denda Rp 300 juta. Dengan ketentuan, jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama empat bulan.

Dalam amar putusannya, majelis hakim membeber perbuatan Tasdi yang memenuhi unsur-unsur dakwaan kesatu primer, pasal 12 a UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU No 20/2001 tentang Perubahan atas UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo pasal 55 KUHP jo pasal 64 KUHP.

Disebut adanya penerimaan hadiah atau janji di proyek pembangunan Islamic Center Purbalingga tahap 2 di tahun 2018.

Berdasar fakta persidangan, Tasdi terbukti menerima uang 115 juta dari Hamdani Kosen. Penerimaan uang terjadi dua kali, pada 4 Mei 2018 sebesar Rp 15 juta dan Rp 100 juta pada 4 Juni 2018.

Uang tersebut bagian dari komiten fee sebesar Rp 500 juta yang diminta Tasdi. Sehingga lelang Islamic Center Purbalingga tahap 2akhirnya dimenangkan perusahaan Hamdani Kosen.

“Majelis hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur di dakwaan kesatu primer telah terpenuhi sehingga unsur-unsur di dakwaan kesatu subsider tak perlu dibuktikan lagi,” kata dia.

Baca juga: Dituntut 8 Tahun, Bupati Tasdi Terancam Tak Bisa Jadi Pejabat Publik

Sementara dakwaan kedua, yakni pasal 12 B UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU No 20/2001 tentang Perubahan atas UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo pasal 65 KUHP.

Dakwaan tersebut menyangkut penerimaan gratifikasi yang tidak dilaporkan Tasdi ke KPK. Majelis hakim menilai selama menjabat Bupati Purbalingga, Tasdi terbukti menerima sekitar Rp 1,4 miliar dari berbagai pihak.

Diantaranya dari jajaran birokrat dibawahnya seperti sekretaris daerah, sejumlah kepala dinas dan kalangan pengusaha.

Turut diungkap pemberian gratifikasi dari anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Utut Adianto sebesar Rp 180 juta.

Sejumlah pertimbangan diambil majelis hakim dalam mengambil putusan. Yang memberatkan, perbuatan terdakwa bertentangan dengan program dan upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Perbuatan Tasdi juga dinilai telah mencederai amanah yang diembannya selaku kepala daerah.

Sementara di pertimbangan meringankan, Tasdi bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan. Terdakwa juga mengakui perbuatannya dan merasa menyesal. Serta terdakwa memiliki tanggungan isteri dan dua orang anak.

Bagi majelis hakim, tidak ada alasan pembenar dan pemaaf atas perbuatan Tasdi.

“Oleh karenanya majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya,” tegas dia.

Atas vonis tersebut, Tasdi langsung menyatakan pikir-pikir. Pun demikian dengan JPU KPK, Kresno Anto Wibowo.

Majelis hakim memberi waktu tujuh hari untuk pikir-pikir sebelum keduabelah pihak memutuskan banding atau menerima vonis yang dijatuhkan. (Joy/lna)

Jadi yang pertama berkomentar

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    joss.co.id