JoSS, SEMARANG – Hingga saat ini masih banyak tenaga guru honorer (non ASN) yang masih bergaji jauh di bawah Upah Minimum Kota (UMK). Bahkan di antaranya hanya digaji tidak lebih dari Rp500.000 per bulan.
Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi berkomitmen akan memperbaiki kesejahteraan dari guru tersebut. Pihaknya akan berkoordinasi dengan SKPD terkait untuk menganggarkan di tahun anggaran 2020 sehingga hak dan kewajiban yang diemban guru tersebut dapat seimbang.
“Intinya mereka menuntut kesejahteraan. Terutama soal honor. Di tahun 2020 anggran itu bisa masuk, dan SKPD bisa mengkaji untuk mendapatkan regulasi yang tepat sehingga bisa dianggarkan bersama, minimal disamakan dengan kelembagaan masyarakat yang lain. Atau itu di dalam Dinas Pendidikan yang akan mengkajinya nanti. Kita konsisten mengupayakan,” katanya kepada JoSS.co.id di Semarang, Rabu (23/1).
Dijelaskan, tenaga pendidik seperti guru TK, PAUD maupun KB merupakan pondasi awal untuk jenjang pendidikan anak, sehingga kesejahteraan guru juga perlu diperhatikan.
Persoalan muncul ketika ada tenaga guru honorer di sekolah swasta. Jika guru honorer di sekolah negeri, dapat dipastikan sudah banyak yang mendapat gaji sesuai standar UMK.
“Tenaga non ASN Pemkot Semarang memang belum memiliki besaran honor yang ideal. Mungkin regulasinya bisa para guru yang belum masuk di formasi non ASN bisa diikutkan ke pihak ketiga,” tukasnya.
Baca juga: Relokasi SMPN 16 Semarang Tunggu Keputusan Pemkot
Ditambahkan politisi PDI Perjuangan ini, pihaknya bertekad menyerap aspirasi guru honorer ini. Tujuannya adalah agar mereka memiliki hak yang setidaknya mendekati hak guru negeri yang berstatus ASN.
“Kita mencoba untuk menyerap aspirasi dari para tenaga pengajar baik dari Paud, TK maupun Kelompok Bermain (KB). Dan yang menjadi fokus kami, bagaiana kesejahteraan para guru itu lebih terjamin dengan mendapatkan honor atau gaji yang layak,” katanya.
Sekjen Non ASN Kota Semarang Susilowati mengungkapkan, pihaknya sangat menapresiasi kegiatan silaturahmi dengan Ketua DPRD Kota Semarang tersebut. Menurutnya, dengan kegiatan tersebut semua aspirasi dari guru dapat ditampung untuk kemudian dijadikan kebijakan oleh Pemerintah Kota Semarang.
“Sejauh ini sudah banyak pembenahan, salah satunya pengangkatan pegawai honorer yang saat ini sudah diangkat sebagai pegawai Non ASN Pemkot Semarang,” katanya.
Namun demikian, masih banyak tenaga honorer khususnya di sekolah swasta yang belum mendapatkan gaji yang layak.
“Memang masih ada yang belum standar penggajian, namun disini kami termotivasi oleh Pak Supriyadi. Beliau tadi memberikan motivasi untuk kita tetap menjadi tenaga pendidik yang royal. Hal ini demi kemajuan dunia pendidikan di Kota Semarang yang saat ini semakin hebat,” imbuhnya. (gus/lna)
Leave a Reply