fbpx

KPK Geram Pejabat Tega Korupsi Proyek SPAM Di Daerah Bencana

 data-srcset
Mari berbagi
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JoSS, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menetapkan delapan tersangka terkait dugaan suap proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang mengatakan empat orang ditetapkan sebagai tersangka penerima suap.

Keempat orang itu adalah Kepala Satker SPAM Strategis atau Pejabat Pengambil Komitmen (PPK) Lampung, Anggiat Partunggul Nahot Simaremare; PPK SPAM Katulampa, Meina Woro Kustinah; Kepala Satker SPAM Darurat Teuku Moch Nazar; dan PPK SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin.

Selain itu, KPK juga menetapkan empat orang sebagai tersangka pemberi suap.

Mereka adalah Direktur Utama PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) Budi Suharto; Direktur PT WKE Lily Sundarsih dan Irene Irma; serta Direktur PT Tashida Sejahtera Perkasa (TSP),Yuliana Enganita Dibyo.

“KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan serta menetapkan 8 orang tersangka,” katanya, Minggu (30/12).

Saut mengatakan, pejabat Kementerian PUPR tersebut disangkakan telah menerima suap terkait lelang proyek SPAM tahun anggaran 2017-2018 di Pasuruan, Lampung, Toba, Katulampa, serta daerah di Donggala, Palu, yang baru dilanda bencana gempa dan tsunami.

Suap itu diduga diberikan agar pejabat di kementerian itu membantu mengatur lelang.

Menurut Saut, lelang diatur sedemikian rupa agar PT WKE dan TSP menjadi pemenang proyek tersebut.

“Dalam hal ini, Anggiat, Meina, Nazar, dan Donny diduga menerima suap untuk mengatur lelang terkait proyek pembangunan SPAM tahun 2017-2018 di Umbulan 3 Pasuruan, Lampung, Toba 1 dan Katulampa,” katanya.

Anggiat disangka menerima suap Rp350 juta dan USD5.000, Meina Woro Kustinah menerima Rp1.42 miliar dan SGD22.100, Teuku Moch Nazar mendapatkan Rp 2 miliar dan Donny Sofyan Arifin sebanyak Rp 170 juta.

Perkara ini bermula dari operasi tangkap tangan KPK di Jakarta pada Jumat malam, 28 Desember 2018. Dalam OTT itu, lembaga antirasuah menangkap 21 orang dan menyita barang bukti berupa uang Rp 3,3 miliar, USS 3.200 dan USD 23.100.

Baca juga: Musisi Jogja Gelar Tribute To Seventeen

Lebih jauh, ada dua proyek lain yang lelangnya juga diatur oleh mereka. Proyek tersebut terkait pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan daerah bencana di Donggala, Palu, Sulteng. Lelang tersebut diatur untuk dimenangkan oleh PT WKE dan PT TSP.

“PT WKE diatur untuk mengerjakan proyek bernilai di atas Rp 50 miliar. PT TSP diatur untuk mengerjakan proyek bernilai di bawah Rp 50 miliar,” tutur Saut.

KPK mengaku sangat geram terhadap korupsi yang dilakukan di Kementerian PUPR. Sebab, suap yang diterima oleh pejabat di Kementerian PUPR terkait dengan penyediaan air minum di daerah bencana di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah.

“KPK mengecam keras dan sangat prihatin karena dugaan suap ini terkait penyediaan air minum di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah, yang baru saja terkena bencana tsunami September lalu,” katanya.

Atas perbuatannya, para tersangka pemberi dijerat dengan pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat 1 huruf b atau pasal 13 UU Pemberantasan Tipikor juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 juncto pasal 64 ayat 1 KUHP.

Sementara pihak penerima, dijerat dengan pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor juncto pasal 64 ayat 1 KUHP. (lna)


Berita lainnya...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *