Press "Enter" to skip to content

DPRD Jateng Legislatif Pertama Penerima Penghargaan KPK

Mari berbagi

JoSS, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah menjadi lembaga legislatif tingkat provinsi pertama di Indonesia yang menerima “Penghargaan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)” karena dianggap berhasil membuat komitmen pencegahan korupsi secara sistemik. Komitmen itu diwujudkan dengan mengirimkan semua anggota DPRD Jateng untuk mengikuti Workshop Tunas Integritas, mencantumkan kewajiban penyerahan LHKPN pada Tatib DPRD serta menyiapkan pemberian sanksi administratif pagi anggota yang melangar komitmen tersebut.

Penghargaan LHKPN dari KPK DPRD Jawa Tengah diserahkan Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, kepada Ketua DPRD Jawa Tengah, Rukma Setyabudi, pada perayaan Hari Anti Korupsi Sedunia yang digelar di Hotel Bidakara Jakarta, Rabu (5/12). Yang menggembirakan, penghargaan yang diperoleh DPRD Jateng juga dilengkapi dengan penghargaan serupa kepada  Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah yang bersama Pemprov DKI Jakarta ditetapkan sebagai Penerima Penghargaan LHKPN 2018 dar KPK RI.

Ketua DPRD Jateng, Rukma Setyabudi, seusai menerima penghargaan tersebut menyatakan apa yang diraih adalah hasil kerja bersama 100 anggota DPRD Jateng, para staf di Sekretariat Dewan,  para pimpinan partai politik di Jateng serta elemen masyarakat yang peduli dengan pencegahan korupsi di lembaga legislatif. “Ada 15 lembaga yang memperoleh penghargaan ini, dan Jawa Tengah bersyukur karena DPRD maupun Pemprov sama-sama menjadi penerima penghargaan tahun 2018 ini,” kata Rukma, Rabu petang.

Dia menyebutkan ke-15 lembaga penerima penghargaan LHKPN 2018 dari KPK RI adalah DPRD Jateng, Pemprov Jateng, Pemprov DKI, Pemkab Bone, Pemkab Badung, Pemkot Batam, Pemkab Kepulauan Mentawai, DPRD Kabupaten Lombok Timur, Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PT Kereta Api Indonesia (KAI), PT Perusahaan Gas Negara (PGN), PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) dan PT Bank Jabar Banten (BJB) Tbk.

Mengenai dasar pemberian penghargaan, politisi PDI Perjuangan ini menyatakan bahwa KPK menilai keikut-sertaan 100 anggota DPRD Jateng dalam Workshop Tunas Integritas menjadi salah satu poin penting. Poin kedua adalah dipenuhinya LHKPN oleh seluruh anggota dengan catatan ada 3 anggota yang berkas L:HKPN-nya harus disempurnakan. Yang ketiga adalah dinyatakannya komitmen penyerahan LHKPN dalam Tata Terib (Tatib) DPRD Jateng, sehingga bukan sekedar wacana saja tapi menjadi komitmen tertulis dalam dokumen negara.

DPRD Jateng
Ketua DPRD Jateng, Rukma Setyabudi (kanan) dan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo (kiri) memperlihatkan piagam penghargaan kepada pers | Foto: istimewa/joss.co.id
Baca juga: Kemenperin Dorong Indonesia Jadi Kiblat Busana Muslim Dunia 2020

“Kalau hanya mewacanakan saja mudah dilakukan. Kami menyatakannya secara tertulis dalam Tatib yang disetujui seluruh anggota. Ini bukan persoalan yang mudah dilakukan, tapi saya bersyukur DPRD Jawa Tengah bisa mewujudkannya,” tutur Rukma dengan nada bersungguh-sungguh.

Anggota DPRD yang mewakili Kabupaten Purworejo, Temanggung, Wonosobo dan Kabupaten dan Kota Magelang ini menegaskan poin utama dari penghargaan ini adalah masuknya komitmen pencegahan korupsi dalam sistem yang ada. Pencegahan korupsi melalui mekanisme dan cara yang sistemik akan lebih efektif.

Yang pasti, dengan pencapaian ini bukan berarti DPRD Jawa Tengah menghentikan langkahnya dan cukup berpuas diri. Beberapa langkah lanjutan sudah disiapkan mempersiapkan semua anggota menjadi lebih paham dan disiplin dalam hal LHKPN termasuk di dalamnya tentang pelaporan pajak tahunan sebagai bagian dari mekanisme pendukung yang penting dalam pencegahan korupsi. Selain itu, DPRD Jateng juga tengah mengkaji penyempurnaan Tatib dengan menyiapkan model sanksi administratif bagi anggota DPRD Jawa Tengah yang penyerahan LHKPN-nya kepada KPK melewati tenggat yang disepakati bersama. Sanksi perlu diatur karena komitmen tanpa sanksi akan terasa menjadi sebuah ketidak-adilan.

Ada beberapa usulan yang masuk mengenai jenis sanksi yang bisa dipertimbangkan, di antaranya pembuatan surat teguran, pemanggilan oleh Badan Kehormatan sampai penundaan atas penerimaan gaji. “Mana yang cocok, masih kami kaji bersama. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa diwujudkan sehingga bisa dinyatakan dalam Tatib yang terbaru nanti,”ungkapnya.Selain sanksi, komitmen pencegahan korupsi DPRD Jawa Tengah juga akan dinyatakan dalam bentuk transparansi melalui pembuatan link, juga publikasi ulang atas Publikasi LHKPN KPK di Website DPRD Jawa Tengah. (wid/ADV)

Jadi yang pertama berkomentar

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    joss.co.id