JoSS, KOREA SELATAN – Pemerintah Korea Selatan dan Korea Utara telah sepakat segera melakukan survei dan pencanangan revitalisasi jalur kereta api yang melewati perbatasan ke dua negara tersebut.
Juru bicara Presiden Korea Selatan Kim Eui-Gyeom mengatakan seiring dengan proses rekonsiliasi ke dua negara banyak hal yang akan dilakukan termasuk pembukaan kembali jalur kereta api yang melewati perbatasan ke dua negara.
Keinginan ke dua negara tersebut juga telah mendapat izin dari Dewan Keamanan perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).
Sebelumnya, kedua Korea sepakat untuk memulai survei paling lambat pada akhir Oktober.
Setelah itu, kedua negara berencana melakukan pencanangan (groundbreaking) antara akhir November hingga awal Desember mendatang, seiring kedua negara tengah melalui proses rekonsiliasi.
Baca juga: Sambut Libur Nataru Sejumlah Ruas Tol Trans Jawa Beroperasi Gratis
Dengan demikian, artinya Dewan Keamanan PBB telah mengecualikan sanksi terhadap Korea Utara khusus hanya untuk proyek tersebut. Sebab, ahli perkeretaapian dari kedua negara akan saling bekerja silang perbatasan.
Di samping itu, kantor berita Yonhap juga menyebut Korea Selatan akan membawa Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi lokomotif dan beberapa material bagi survei jalur kereta di Korea Utara.
Beberapa kondisi tersebut tentu bertentangan dengan resolusi 2375 yang diterbitkan Dewan Keamanan PBB pada 11 September 2017 silam.
Resolusi itu menyebut, PBB membatasi impor BBM sebanyak 500 ribu barel per tahun. Selain itu, PBB juga melarang warga Korea Utara untuk bekerja di luar negaranya.
Resolusi itu diterbitkan atas program nuklir yang selama ini dilancarkan Korea Utara. Meski sudah direstui PBB, tetap ada kemungkinan proyek survei bersama ini terhambat gara-gara sanksi Korea Utara.
“Proyek ini telah mendapat dukungan dari Amerika Serikat dan komunitas internasional, hal itu yang sangat penting,” jelasnya seperti dikutip dari AFP Sabtu (24/11) waktu setempat.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo mengatakan bahwa pendekatan diplomasi baik ke Korea Utara maupun Korea Selatan harus dikerjakan secara tandem.
Adapun, salah satu upaya yang harus dituju kedua negara adalah denuklirisasi semenanjung Korea, di mana hal itu tidak bisa terjadi secara dadakan.
Sementara itu, AS dan Korea Selatan telah membentuk kelompok kerja bersama demi memastikan bahwa masing-masing negara tidak mendahului satu sama lain dalam menjalin hubungan kembali dengan Korea Utara.
Ini lantaran Seoul dan Pyongyang bergerak lebih dulu dalam melakukan rekonsiliasi perdamaian, sementara pergerakan Washington DC dan Pyongyang terbilang lambat dalam pembicaraan denuklirisasi semenanjung Korea.
Padahal, Presiden AS Donald Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un telah menghelat pertemuan bersejarah di Singapura pada awal tahun ini.
Kedua pemimpin bahkan menandatangani kesepakatan mengenai denuklirisasi, meski kesepakatan tersebut bersifat samar-samar. (lna)
Leave a Reply