Press "Enter" to skip to content

Ini Tarif Jabatan yang Dibandrol Oleh Bupati Cirebon

Mari berbagi

JoSS, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengidentifikasi dugaan penetapan tarif bagi pegawai negeri sipil (PNS) dalam mengisi jabatan tertentu yang diterapkan Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra, di lingkungan pemerintahannya.

Tarif jabatan yang dibanderol di Kabupaten Cirebon Jawa Barat mulai dari Rp50 juta untuk posisi camat, Rp100 juta untuk posisi eselon 3, hingga Rp200 juta untuk posisi eselon 2.

“KPK mengidentifikasi dugaan adanya tarif yang berbeda untuk pengisian jabatan tertentu,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah lewat pesan singkat, Jumat (26/10).

Febri mengatakan tarif yang berlaku itu relatif, tergantung tingkatan dan strategis atau tidaknya jabatan di Pemkab Cirebon.

Menurut Febri, pihaknya menduga penerimaan uang oleh Sunjaya terjadi usai anak buahnya menempati jabatan baru.

“Kami juga menduga, penerimaan hampir selalu terjadi setelah seseorang menduduki jabatan,” ujarnya.

KPK menetapkan Sunjaya sebagai tersangka suap bersama Sekretaris Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Cirebon, Gatot Rachmanto. Sunjaya dan Gatot diduga terlibat perkara jual beli jabatan di Pemkab Cirebon.

KPK memperoleh sejumlah bukti dalam kasus ini berupa uang tunai dengan total Rp385,9 juta. Dari jumlah itu, Rp100 juta di antaranya diduga berasal dari Gatot sebagai hadiah atas mutasi dan pelantikannya sebagai Sekretaris Bidang PUPR Kabupaten Cirebon.

Baca juga: Tol Bawen-Jogja, Ganjar Pastikan Tetap Berjalan

Barang bukti lainnya adalah bukti setoran senilai Rp6,4 miliar, yang diduga mengalir ke rekening milik Sunjaya.

Uang yang ditampung di rekening atas nama orang lain itu terkait sejumlah proyek yang berlangsung di Kabupaten Cirebon.

Sementara itu Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra menyangkal menerima uang suap seperti yang disangkakan oleh KPK. Sunjaya menyampaikan penyangkalannya itu usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK pada Jumat (25/10) dini hari.

“Saya disangkakan menerima uang Rp100 juta itu, sampai sekarang saya belum pernah terima uang itu,” ujar Sunjaya.

Sunjaya keluar dari gedung dengan status tersangka kasus dugaan suap terkait jual beli jabatan dan gratifikasi terkait proyek pembangunan di Kabupaten Cirebon.

Ia pun mengelak sangkaan bahwa dirinya memiliki rekening bersaldo Rp6,4 miliar yang menjadi barang bukti penyidik KPK.”Enggak ada itu,” ucapnya singkat.

KPK menjaring Sunjaya dalam operasi tangkap tangan di Cirebon. Ia ditangkap di pendapa bupati pada Rabu (24/10) sore.

Selain Sunjaya, KPK juga menetapkan Sekretaris Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Cirebon, Gatot Rachmanto. Gatot diduga sebagai pemberi suap kepada Sunjaya dalam perkara jual beli jabatan. (wiek/lna)

Jadi yang pertama berkomentar

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    joss.co.id