Press "Enter" to skip to content

KPU Tetapkan DPT Jateng 27.395.415

Mari berbagi

JoSS, SEMARANG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jateng menetapkan jumlah warga yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) untuk pimilihan legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mencapai 27.395.415 jiwa.

Ketua KPU Jateng Joko Purnomo mengatakan penetapan jumlah tersebut sesuai hasil perbaikan DPT yang dilakukan di seluruh wilayah di Jateng. Jumlah itu menurun 34.854 pemilih jika dibanding DPT awal sebanyak 27.430.269.

“Setelah kami cermati selama 10 hari, temuan atau masukan dari partai politik (parpol) maupun Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) sudah kami selesaikan. Kami temukan 34.854 pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) atau 0,13 persen dari DPT kemarin, ,” ungkapnya usai pleno penetapan DPT hasil perbaikan di Semarang, Jumat (14/9).

Joko menjelaskan pencoretan sebanyak 34.854 pemilih TMS tersebut didominasi pemilih ganda. Pemilih ganda ini ada yang datanya benar-benar ganda, mulai dari nama, alamat, tanggal lahir hingga nomor induk kependudukan (NIK)-nya sama dan terinput dobel. Dan pemilih ganda yang datanya sama namun ternyata beda orang.

“Dominan ganda. NIK-nya tercopy karena faktor pengolahan data. Penyebabnya saya kurang tahu, apakah karena aplikasi yang digunakan atau data manualnya atau karena apa ? mengingat di DPT yang dicetak tidak terdeteksi ganda. Di beberapa kabupaten/Kota juga ditemukan NIK sama, alamat sama, padahal orangnya beda,” beber dia.

Baca juga : Google Tidak Lagi Terima Iklan Politik

Selain pemilih ganda, temuan TMS lain adalah pemilih meninggal dunia. “Ini ada yang terjadi sebelum penetapan DPT dan sesudah DPT,” ujar dia. Namun Joko menyatakan jumlah pemilih meninggal selama masa pemeliharaan tersebut tidak terlalu signifikan. “Jumlahnya kurang dari seribu, yang dominan memang pemilih ganda,” sebutnya.

Joko mengakui jumlah pemilih yang dicoret lebih sedikit dibanding masukan atau temuan parpol. Ia mengklaim karena parpol menggunakan daftar pemilih sementara (DPS) sebagai basis data pencermatan. Beda dengan KPU dan jajaran yang memakai DPT awal atau DPT sebelum hasil perbaikan.

“Tapi prinsipnya kami siap menerima up date data setiap waktu secara periodik sampai jelang pemungutan. Nanti kami selesaikan bersama di Forum Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih yang dibentuk hari ini,” yakinnya.

Joko menambahkan DPT hasil perbaikan akan menjadi pegangan awal pihaknya untuk mengoreksi data pemilih yang ada di dalam sistem informasi data pemilih (Sidalih). “Sehingga yang bisa dilihat publik nanti bisa sama, karena sampai hari ini proses untuk Sidalih belum selesai,” katanya.

Selain itu, juga menjadi patokan KPU melakukan pengelolaan data pindah pemilih. “Begitu dia pindah maka langsung kami coret di daftar awalnya,” tegas dia. Bagi Joko, pengelolaan pindah pemilih ini menjadi krusial lantaran menyangkut ketersediaan dan suplai logistik.

Bagi pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya di tempat asal akan mendapat lima surat suara, yakni surat suara DPRD kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD dan surat suara presiden. Sedangkan pemilih yang akan mencoblos di domisili sekarang atau di tempat rantau, terlebih di luar Jawa Tengah, hanya akan mendapat satu surat suara, yakni surat suara untuk pemilihan presiden. (joy/lna)

Jadi yang pertama berkomentar

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    joss.co.id