Press "Enter" to skip to content

Polresta Solo Dalami Kasus Pidana Terkait Penyalahgunaan SKTM

Mari berbagi

JoSS, SOLO – Polresta Surakarta bekerja sama dengan instansi Dinas Pendidikan Kota Solo tengah mendalami unsur pidana, dugaan kasus  penyalahgunaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

Seperti diketahui, dalam beberapa pekan terakhir, terjadi peningkatan permintaan penerbitan SKTM  yang disalahgunakan oleh masyarakat untuk mendaftarkan diri ke sekolah favorit. Kepolisian tengah mendalami dugaan penyalahgunaan SKTM ini asli tapi palsu alias pemalsuan status.

Bahkan, sejumlah kasus di Solo dilaporkan warga yang ekonominya mampu memaksa kepada ketua Rukun Tetangga (RT) atau Lurah meminta SKTM padahal mereka tidak terdaftar dalam SK Gakin yang diterbitkan Pemerintah Kota Solo.

Wakapolresta Surakarta AKBP Andy Rifai menambahkan pihaknya masih koordinasi dengan Dinas Pendidikan terkait langkah yang akan ditempuh jika terjadi penyalahgunaan SKTM.

“Masih kami pantau termasuk dengan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Ya nanti kita beritahu hasilnya,” ujarnya, di Mapolresta Surakarta, Kamis (12/7).

Sebelumnya, Kapolda Jateng Irjen Pol Condro Kirono menegaskan, pengguna Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) palsu dalam Penerimaan Peserta Didik tingkat SMK/SMA se-Jateng dapat diancam hukuman pidana maksimal  enam tahun.

Dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan bahwa pembuat surat palsu akan dijerat hukuman pidana enam tahun. Sementara orang yang memakai juga akan mendapat ancaman pidana yang sama.

Baca juga : 78.065 Calon Siswa Mengaku Miskin Harus Dicoret

Terkait hal tersebut, Jajaran Polresta Surakarta masih memantau perkembangan di lapangan terkait penyalahgunaan SKTM.

Disinggung terkait sanksi tegas yang akan dikenakan terhadap penyalahguna SKTM untuk mendaftarkan siswa ke sekolah favorit di Kota Solo, AKBP Andy mengaku masih melakukan pertimbangan. Apakah cukup dengan mencoret nama pendaftar tersebut ataukah menjatuhkan hukuman pidana.

“Jika terbukti melakukan pemalsuan, tentu hukuman tegas seperti yang tertera pada Pasal 263 KUHP dapat dikenakan. Tapi, jika ditemukan fakta lain misalnya surat asli namun dari keluarga mampu ini yang masih kami dalami,” paparnya.

Sementara itu, Pemerintah Kelurahan Jagalan akan memasang rambu-rambu kepada warganya yang meminta SKTM padahal tidak terdaftar dalam SK Gakin yang diterbitkan Pemerintah Kota Solo.

Lurah Jagalan Nanang Heri bahkan bakal memasang MMT ditempel di depan kantor kelurahan Jagalan bertuliskan “Perkataan adalah doa, bila Anda mampu tapi minta SKTM maka hati-hati karena Allah akan mengabulkan setiap doa hambanya.” MMT itu sudah dipesan dan akan dipasang dalam waktu dekat.

Nanang mengatakan sejak 1 Mei lalu, tercatat ada 50 orang yang meminta surat keterangan miskin ke pihak kelurahan. “Kami harus jelaskan bahwa SKTM itu sudah tidak ada, sekarang miskin atau tidak tergantung data di SK Gakin,” paparnya. (ton/lna)

Jadi yang pertama berkomentar

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    joss.co.id