JoSS, SEMARANG – Ketua DPRD Provinsi Jateng Bambang Kusriyanto menyatakan proyek infrastruktur di Jateng mulai dikebut pada tahun ini, mengingat pada 2020 lalu alokasi anggarannya di refocusing dalam rangka penanganan Covid-19. Di sisi lain, dewan terus percepatan perekonomian daerah melalui pengawasannya terhadap pelaksanaan program pemulihan ekonomi.
“Pada 2021 ini, alokasi tersebut dikembalikan lagi untuk mempercepat proyek infrastruktur,” kata Politikus PDI perjuangan itu saat menjadi pembicara dalam dialog Radio Suara Salatiga 99.9 FM, Rabu (17/3/2021) didampingi Anggota DPRD dari Dapil II, Benny Karnadi dan Ida Nurul Farida.
Dilansir dari dprd.jatengprov.go.id, Bambang menuturkan sebagian besar anggaran untuk proyek infrastruktur di 2020 yang mencapai Rp 2,2 triliun direfocusing untuk menangani Covid-19.
Ia mengakui proyek pembangunan infrastruktur itu tidak bisa dilaksanakan secara merata karena pemerintah perlu melihat skala prioritasnya. Senada, Benny Karnadi juga mengatakan proyek tersebut merupakan pelayanan dasar untuk masyarakat sehingga perlu dikebut atau diperhatikan serius.
Karena, menurut dia, dengan adanya percepatan pembangunan, maka mampu menunjang pertumbuhan ekonomi di daerah. Ia mencontohkan, jika ada jalan yang bagus, maka ongkos transportasi akan lebih murah sehingga dampaknya bisa mendorong perekonomian masyarakat lebh baik lagi.
“Itulah, mengapa Presiden Jokowi mengebut proyek tol seperti rencana Tol Bawen-Jogja atau Trans Sumatera agar transportasi menjadi lebih lancar guna dongkrak pertumbuhan ekonomi,” kata legislator dari Fraksi PKB itu.
Baca juga: DPRD Jateng Setujui Raperda Pembentukan BPR BKK dan Raperda Pengembangan Ekraf Menjadi Perda
Sementara, Ida Nurul Farida berharap proses percepatan penanganan Covid-19 dan percepatan proyek infrastruktur bisa berjalan seiringan. “Dengan begitu, secara umum pertumbuhan perekonomian masyarakat bisa pulih dalam rangka kemajuan Jateng,” harap Politikus PKS itu.
Pada kesempatan yang berbeda, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Quatly Abdulkadir Alkatiri mengatakan DPRD mendukung upaya percepatan ekonomi Jateng dengan melaksanakan fungsi pengawasannya terhadap pelaksanaan program pemulihan ekonomi.
Hal itu diungkapkannya dalam dialog bertema ‘Peran DPRD dalam Fungsi Pengawasan terhadap Perkembangan Perekonomian Jateng’ di Radio Solo Pos FM, Selasa (16/3/2021) didampingi Anggota DPRD Sri Marnyuni, M. Chamim Irfani, dan Stephanus Sukirno.
Quatly mengatakan fungsi pengawasan terhadap program pemerintah dilakukan ke semua sektor. Ia mencontohkan pengawasan di bidang ekonomi yakni program bantuan bagi pelaku sektor UMKM terdampak pandemi.
“DPRD punya 3 fungsi yakni pengawasan, budgetting, dan legislasi. Dalam kebijakan pemerintah yang melakukan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19, dialokasikan sekitar Rp 2,2 triliun. Penanganan covid itu sendiri seperti bantuan stimulus UMKM yakni bahan-bahan dasar dalam produksi dan pemberian pelatihan inovasi bagi pelaku sektor UMKM untuk melihat peluang melalui ekonomi digital,” kata Politikus PKS itu.
Sementara itu Sri Marnyuni juga mengakui ada penurunan selama pandemi pada 2020 lalu. Untuk itu, perlu upaya percepatan pemulihan ekonomi masyarakat agar angka pertumbuhan tersebut bisa terdongkrak.
“Seluruh OPD (organisasi perangkat daerah) harus terjun ke lapangan. Misal di bidang pertanian, Insya Allah, masih bisa bangkit, seperti nilai tukar petani diatas 100,” kata Wakil Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jateng itu.
Ia berharap pula dinas terkait bisa menangani produk-produk hasil pertanian asal Jateng secara lebih baik lagi. Dari situ, para petani bisa memperoleh keuntungan, meski masih dalam kondisi pandemi.
“Produk petani harus dikawal dari hulu sampai hilir. Sebagai contoh, Dinas Ketahanan Pangan membuka pasar di kantornya dan setelah itu tempatnya di sterilkan. Itu istilahnya Pasar Tani. Upaya-upaya seperti itu memang diperlukan saat ini karena banyak petani yang mengalami kesulitan,” jelas legislator dari Fraksi PAN itu. (adv)
Leave a Reply