Vonis Kepala Sekolah Daycare Little Aresha Jogja: Anita Palupi Dihukum 5 Tahun Penjara dan Denda Rp 510 Juta

Pengadilan Negeri Jogja menjatuhkan vonis 5 tahun penjara dan denda Rp 510 juta kepada Kepala Sekolah Daycare Little Aresha Jogja, Anita Palupi. Simak fakta sidang selengkapnya.
Kepala Sekolah Daycare Little Aresha Jogja, Anita Palupi alias AP (42)
JOGJA, JOSS.CO.ID – Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jogja resmi menjatuhkan vonis Kepala Sekolah Daycare Little Aresha Jogja, Anita Palupi alias AP (42). Hakim menghukum terdakwa 5 tahun penjara serta denda Rp 510 juta subsider 141 hari kurungan.

Sidang putusan berlangsung di ruang sidang Nusantara PN Jogja pada Kamis (19/11/2026). Ketua Majelis Hakim Sunaryanta membacakan langsung amar putusan tersebut.
“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun,” bunyi amar putusan yang dibacakan ketua majelis hakim Sunaryanta dalam persidangan, Kamis (19/11/2026).
“Dan pidana denda sebesar Rp 510 juta yang harus dibayar dalam jangka waktu satu bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap,” sambungnya.
Jika terdakwa gagal membayar denda dalam sebulan, kejaksaan akan menyita dan melelang hartanya.Apabila nilai aset kurang atau pelelangan gagal terlaksana, terdakwa wajib menjalani kurungan pengganti.
“Apabila penyitaan tidak mencukupi atau tidak memungkinkan dilaksanakan maka pidana denda diganti pidana penjara selama 141 hari,” terang Majelis Hakim.

Lebih Ringan dari Tuntutan Jaksa

Vonis hakim ini jauh lebih ringan daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sebelumnya, JPU menuntut Anita dengan hukuman 10 tahun penjara. Jaksa juga menuntut terdakwa membayar denda Rp 800 juta subsider 170 hari kurungan.
Perbedaan ini muncul karena majelis hakim menilai Anita tidak terbukti melanggar dakwaan kedua. Dakwaan tersebut mengatur pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jaksa memakai Pasal 9 ayat 1 huruf e jo Pasal 62 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 1999 jo Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo Lampiran I Nomor 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
“Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum,” terang majelis hakim.

Pasal yang Menjerat Terdakwa

Meski lolos dari dakwaan kedua, Anita tetap terbukti melanggar dakwaan pertama dan dakwaan ketiga (pasal kesatu dan kedua). Berikut rincian pasal yang menjerat terdakwa:
  • Dakwaan Pertama (Sistem Pendidikan Nasional): Pasal 71 jo Pasal 62 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo Lampiran I Nomor 35 UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

  • Dakwaan Ketiga Pasal Kesatu (Perlindungan Anak): Pasal 77B jo Pasal 76B UU Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana terakhir kali diubah dalam UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No 01 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, jo Pasal 20 huruf c UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP jo Pasal 126 ayat (1) UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP jo Lampiran I Nomor 111 UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

  • Dakwaan Ketiga Pasal Kedua (Kekerasan terhadap Anak): Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76C UU Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No 01 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, jo Pasal 20 huruf c UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP jo Pasal 126 ayat (1) UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP jo Lampiran I Nomor 111 UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Pertimbangan Memberatkan dan Meringankan

Sebelum mengetuk palu vonis, majelis hakim memaparkan sejumlah pertimbangan hukum. Sikap terdakwa yang membiarkan kekerasan terhadap anak asuh menjadi poin utama yang memberatkan hukuman.
“Hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa yang mengikuti perintah terdakwa Diyah Kusumastuti dan membiarkan perbuatan para pengasuh terhadap anak yang diasuh sehingga mengakibatkan trauma psikis dan fisik. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat,” jelas Majelis Hakim.
Sementara itu, sikap kooperatif terdakwa selama persidangan turut meringankan vonis hakim.
“Hal yang meringankan, terdakwa mengakui perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum,” sambungnya.
Referensi Regulasi (UU Perlindungan Anak): JDIH BPK RI – UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*