JAKARTA, JOSS.CO.ID – Setelah 18 tahun bergulir di parlemen, DPR RI akhirnya menyetujui pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. DPR mengambil keputusan ini dalam Rapat Paripurna Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Kamis (19/11/2026).
Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin langsung rapat paripurna beragenda tunggal tersebut. Selanjutnya, Puan mengetok palu persetujuan setelah Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memaparkan laporan akhir penyusunan rancangan aturan itu.
“Saya akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi Undang-Undang?” kata Puan disusul ketukan palu persetujuan.
Jalannya Pembahasan dan Rincian DIM
Sebelumnya, DPR dan pemerintah telah menuntaskan pembicaraan tingkat I pada Rabu (18/11). Pada forum tersebut, Komisi III DPR RI sepakat meneruskan draf regulasi ini ke rapat paripurna untuk memperoleh persetujuan akhir.
Dalam laporannya, Habiburokhman menjelaskan bahwa panitia kerja (panja) telah mengkaji 397 daftar inventarisasi masalah (DIM). Rincian pembahasan tersebut meliputi:
-
160 DIM tetap
-
135 DIM redaksional
-
40 DIM substansi
-
44 DIM dihapus
-
18 DIM substansi baru
Selain itu, Komisi III DPR RI juga telah menyelenggarakan 87 kali rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) sejak September 2025. Melalui rangkaian rapat tersebut, DPR menjaring aspirasi dari masyarakat luas, kalangan pakar, hingga berbagai organisasi.
Pokok Pengaturan Utama dalam Aturan Baru
Menurut Habiburokhman, setidaknya ada sepuluh pokok bahasan yang menjadi fokus utama dalam penyusunan regulasi ini. Beberapa poin penting dalam aturan baru tersebut mencakup:
-
Kejahatan Berbasis Teknologi Informasi: Aturan ini menindak tegas tindak pidana penipuan atau penggelapan lewat sarana teknologi informasi yang merugikan banyak orang. “Seperti investasi bodong, perdagangan saham bodong yang jumlah korbannya sangat banyak dan menanti keadilan,” kata dia.
-
Kelangsungan Pidana Pokok: Regulasi ini menegaskan bahwa ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya tetap berlaku. Bahkan, ancaman pidana mati tetap berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.
-
Pengelolaan Aset yang Akuntabel: Aturan ini mengatur tugas serta kewenangan badan yang berkompeten untuk mengelola aset hasil tindak pidana secara profesional dan akuntabel. Proses pengelolaan tersebut meliputi penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.

Leave a Reply