BANGKOK, JOSS.CO.ID – Pemerintah Thailand mendesak Israel untuk memastikan para warganya menghormati hukum dan adat istiadat setempat. Langkah ini diambil setelah serangkaian insiden yang melibatkan wisatawan asal Israel memicu ketegangan di sejumlah destinasi wisata populer Thailand.
Menteri Luar Negeri Thailand, Sihasak Phuangketkeow, menyatakan telah melakukan pembahasan yang jujur dan terbuka bersama Duta Besar Israel, Alona Fisher-Kamm, pada 8 September 2026. Pertemuan tersebut membahas sejumlah kekhawatiran terkait perilaku warga negara Israel di Thailand.
Beberapa isu yang disorot antara lain dugaan keterlibatan pengusaha Israel dalam skema pemilik nominee lokal demi mengelabui aturan kepemilikan modal asing, serta perilaku turis yang memicu gesekan dengan warga lokal di Koh Phangan, Koh Samui, dan Phuket.
“Thailand adalah negara yang menyambut kedatangan wisatawan. Namun, di saat yang sama, “doesn’t mean tourists can do whatever they want”,” ujar Sihasak kepada wartawan di Bangkok seusai pertemuan.
Sihasak menambahkan bahwa para pengunjung seharusnya “respect Thai traditions, culture and local ways of life”. Ia juga menegaskan bahwa Thailand akan menindak tegas dan menegakkan hukum kepada warga asing tanpa memandang kewarganegaraan mereka.
Menurut Sihasak, Dubes Fisher-Kamm memahami kekhawatiran tersebut dan berjanji meningkatkan upaya edukasi kepada wisatawan Israel mengenai aturan perilaku yang pantas selama berada di Thailand.
Langkah diplomatik ini berlangsung di tengah melonjaknya angka kunjungan wisatawan Israel ke Thailand. Lebih dari 277.000 warga Israel mengunjungi Thailand dalam delapan bulan pertama tahun 2026, naik sekitar 7 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025. Sebelumnya pada tahun 2025, angka kedatangan turis Israel sempat melonjak hampir 46 persen menjadi 410.125 orang, meskipun total kunjungan wisatawan asing ke Thailand secara keseluruhan justru mengalami penurunan lebih dari 7 persen.
Di sisi lain, Pemerintah Thailand juga sedang memperketat aturan bagi wisatawan asing secara umum. Mulai 15 September 2026, Thailand memangkas masa bebas visa bagi turis dari sebagian besar negara yang memenuhi syarat dari yang sebelumnya lebih lama menjadi hanya 30 hari.
Selain itu, sejak akhir Agustus 2026, pemerintah mulai memberlakukan aturan deportasi baru yang lebih ketat bagi warga asing yang dinilai mengganggu ketertiban umum atau terbukti melanggar hukum setempat. Perdana Menteri Anutin Charnvirakul bahkan telah memerintahkan deportasi terhadap dua warga asing dalam kurun waktu kurang dari dua minggu.
Warga negara Israel yang divonis bersalah oleh pengadilan Koh Samui karena mengancam pemilik kebun binatang eksotis lokal terkait spanduk “Free Palestine” menjadi orang pertama yang dideportasi di bawah aturan baru ini. Perilakunya dinilai sebagai ancaman terhadap ketertiban umum dan norma kesusilaan. Beberapa hari kemudian, PM Anutin juga memerintahkan deportasi terhadap pasangan pemilik kebun binatang tersebut yang berpaspor Prancis karena dianggap memicu kerusuhan serta perpecahan berbasis ras dan agama.
Ketegangan ini juga merembet ke ranah politik jalanan. Sondhi Limthongkul, seorang aktivis nasionalis senior, menyerukan para pendukungnya untuk menggelar aksi demonstrasi di depan Kedutaan Besar Israel di Bangkok pada 10 September 2026. Kampanye bertajuk “Take Back Thailand” yang diusungnya mendesak pemerintah menindak tegas investasi asing yang tidak transparan dan struktur kepemilikan bisnis berbasis nominee. Rencana aksi ini menyusul unjuk rasa skala kecil dua minggu sebelumnya di lokasi yang sama, di mana kelompok nasionalis lain meminta wisatawan Israel menghormati hukum dan budaya Thailand.
“Tourism is important to us, but it isn’t just about income, it’s also about the dignity of Thailand,” tegas Sihasak. “Even a minor incident involving tourists can have an impact on international relations.”
Leave a Reply