JOSS.CO.ID – Pemerintah mulai mengubah pendekatan dalam memperluas akses internet di Indonesia dengan strategi yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap kondisi wilayah. Langkah ini diambil untuk menjawab tantangan geografis yang selama ini membuat pemerataan konektivitas sulit dicapai secara merata.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) kini tidak lagi hanya mengandalkan pembangunan Base Transceiver Station (BTS) sebagai solusi utama. Sebagai gantinya, pemerintah akan memanfaatkan berbagai teknologi jaringan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menegaskan bahwa pendekatan tunggal tidak lagi relevan untuk Indonesia yang memiliki kondisi geografis sangat beragam. Ia menyebut setiap wilayah membutuhkan solusi berbeda agar layanan internet bisa menjangkau masyarakat secara optimal.
“Kita coba petakan mana yang prioritas. Yang mungkin tidak bisa ditembus dengan BTS, mungkin lewat satelit atau moda jaringan telekomunikasi yang lain,” kata Wamenkomdigi Nezar Patria di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Selasa (04/08).
Menurut Nezar, pemerintah akan mengombinasikan berbagai infrastruktur seperti BTS, jaringan fiber optik, satelit, hingga teknologi telekomunikasi lainnya. Pendekatan ini dinilai lebih efektif untuk menjangkau daerah-daerah yang selama ini masih mengalami keterbatasan akses internet, terutama wilayah dengan medan sulit.
Sebagai contoh, Kalimantan Timur disebut sebagai salah satu daerah dengan capaian konektivitas yang cukup tinggi. Dari total 841 desa di provinsi tersebut, sebanyak 803 desa telah terhubung dengan jaringan internet.
“Provinsi Kalimantan Timur salah satu yang terbaik dalam soal konektivitas 95,5 persen. Dari 841 desa itu yang sudah tercover ada 803 desa,” ujarnya.
Meski capaian tersebut cukup signifikan, pemerintah masih mencatat adanya 269 titik blank spot di berbagai wilayah Indonesia. Titik-titik ini menjadi prioritas utama untuk segera ditangani melalui strategi baru yang lebih kolaboratif dan berbasis teknologi campuran.
Nezar menekankan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan terhambatnya pembangunan infrastruktur digital. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BAKTI Komdigi, dan operator telekomunikasi menjadi kunci percepatan pemerataan akses.
“Dengan sinergi yang kita lakukan, kita bisa saling menguatkan dan mewujudkan beberapa titik yang memang dibutuhkan oleh masyarakat,” tegasnya.
Dukungan terhadap pendekatan ini juga datang dari pemerintah daerah. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur, Ririn Sari Dewi, menyatakan bahwa pihaknya telah lebih dulu menerapkan kombinasi teknologi dalam memperluas jaringan internet di wilayahnya.
Ia menyebut pemanfaatan fiber optik, VSAT, hingga satelit telah membantu mempercepat konektivitas, terutama di daerah terpencil yang sulit dijangkau infrastruktur konvensional. Menurutnya, keberhasilan program ini tetap membutuhkan dukungan berkelanjutan dari pemerintah pusat.
Ririn menyoroti pentingnya sinkronisasi data, penguatan kebijakan, serta kolaborasi lintas sektor sebagai faktor penentu keberhasilan pemerataan digital di Indonesia.
Secara lebih luas, perubahan strategi ini mencerminkan pergeseran paradigma dalam pembangunan infrastruktur digital nasional. Selama ini, pembangunan BTS sering menjadi fokus utama, namun pendekatan tersebut memiliki keterbatasan, terutama di wilayah kepulauan, pegunungan, atau daerah dengan populasi rendah.
Penggunaan teknologi satelit dan solusi alternatif lain dinilai mampu menutup kesenjangan tersebut. Selain lebih cepat diimplementasikan, teknologi ini juga dapat menjangkau wilayah yang sebelumnya tidak ekonomis untuk pembangunan infrastruktur fisik.
Leave a Reply