JAKARTA, JOSS.CO.ID – Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) kembali menjadi sorotan publik setelah muncul berbagai keluhan terkait cara kerjanya di lapangan. Program yang digagas pemerintah pusat untuk memperkuat ekonomi desa itu dinilai belum berjalan mulus, terutama dari sisi kesiapan infrastruktur dan layanan dasar di sejumlah lokasi. Menyikapi hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto turun langsung memberikan penjelasan dan memastikan pemerintah akan membenahi program ini secara bertahap.
Dalam Sidang Kabinet Paripurna yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Senin, 20 Juli 2026, Prabowo mengakui bahwa Kopdes Merah Putih masih jauh dari sempurna karena baru beroperasi sekitar satu setengah bulan. “Tentunya baru satu setengah bulan beroperasi banyak kekurangan. Ada yang listriknya belum baik, ada yang airnya belum baik, ada yang belum dapat internet dan sebagainya,” ujar Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna yang dipantau secara daring melalui YouTube, Sekretariat Presiden, Senin (20/7/2026). Ia menegaskan, masukan dan kritik masyarakat akan dijadikan bahan evaluasi agar pelayanan koperasi desa ini bisa ditingkatkan secepat mungkin.
Prabowo menjelaskan, pemerintah tidak ingin Kopdes Merah Putih berhenti hanya sebagai bangunan fisik atau gerai penjualan di tingkat desa. Ke depan, koperasi ini akan dilengkapi fasilitas yang lebih komprehensif, mulai dari gudang penyimpanan, ruang pendingin (cold storage), armada truk pengangkut, apotek yang menyediakan obat generik murah, hingga bengkel alat dan mesin pertanian (alsintan). Selain itu, Kopdes Merah Putih ditargetkan menjadi saluran resmi untuk penyaluran berbagai barang bersubsidi yang dibutuhkan masyarakat desa.
Dalam paparannya, Prabowo menekankan bahwa keberadaan Kopdes Merah Putih akan menjadi instrumen baru pemerintah dalam mengendalikan rantai pasok kebutuhan pokok dari pusat hingga ke desa. “Saudara-saudara, untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, pemerintah akan punya jalur, akan punya suatu pegangan rantai pasok, supply chain, retail chain, dari pusat sampai ke desa, pertama kali dalam sejarah. Tidak bisa nanti ada barang langka, tidak bisa nanti ada menimbun barang di saat kritis, mau Idul Fitri barang langka, mau tahun baru barang langka,” katanya. Melalui penguatan rantai pasok ini, pemerintah berharap praktik penimbunan dan kelangkaan barang menjelang hari-hari besar bisa dicegah.
Pada awal perencanaan, Kopdes Merah Putih diarahkan untuk menjawab persoalan klasik di pedesaan, yakni dominasi rentenir yang selama ini membebani petani. Prabowo mengungkapkan, pemerintah melihat koperasi desa sebagai alat untuk memotong ketergantungan petani terhadap pembiayaan tidak sehat dan pola jual beli yang merugikan. “Kalau kita lihat selama ini petani jual ke pengepul, pengepul ngumpul ke distributor, distributor ke sub distributor, sub distributor ke pedagang grosir, pedagang grosir ke pedagang retail, satu, dua, tiga, empat, lima, lima pihak baru ke konsumen. Ternyata setelah diriset oleh Menteri Pertanian, keuntungannya yang diambil oleh pihak penengah ini adalah 30 sampai 40%,” ujarnya.
Dari riset yang disampaikan Menteri Pertanian, struktur rantai perdagangan hasil pertanian saat ini membuat keuntungan besar justru dinikmati para perantara. Prabowo memerinci bahwa total potensi penghematan dari pembenahan rantai pasok ini mencapai sekitar Rp313 triliun. “Jadi (penghematan) diperhitungkan Rp 313 triliun. Jadi yang dinikmati oleh petani hanya 30%, sepertiga, yang dinikmati oleh konsumen 30%, yang 40% dinikmati oleh middleman. Ya sulit untuk ada kemakmuran,” sambungnya. Dengan memotong peran middleman, ia berharap kesejahteraan petani dan daya beli konsumen dapat meningkat signifikan.
Sebagai bagian dari desain baru rantai perdagangan tersebut, Prabowo menyebut Kopdes Merah Putih hanya akan mengambil margin keuntungan yang relatif kecil. “Prabowo mengatakan nantinya Kopdes Merah Putih hanya akan menerima keuntungan 5-10%. Dengan begitu, porsi keuntungan yang lebih besar dapat dinikmati petani dan konsumen.” Dengan skema itu, pemerintah menargetkan sirkulasi uang di tingkat akar rumput akan semakin besar dan memicu aktivitas ekonomi baru di desa-desa.
Prabowo juga memaparkan dampak berganda (multiplier effect) dari perbaikan sistem distribusi melalui Kopdes Merah Putih. “Jadi kalau Rp 1 beredar di masyarakat, kegiatan ekonomi yang ditimbulkan bisa 2, 3 sampai 4 kali lipat. Kalau minimal 2 kali berarti Rp 600 triliun atau Rp 500 triliun minimal akan beredar di rakyat kita di bawah. Kalau sampai 3 kali, 4 kali itu kita bisa bayangkan secara benar,” terangnya. Menurutnya, aliran dana yang lebih besar ke lapisan masyarakat bawah akan berdampak pada peningkatan konsumsi, luasnya peluang usaha, dan penguatan ekonomi lokal.
Leave a Reply