Rencana Indonesia menjadikan Bandara Kertajati sebagai pusat servis dan perawatan pesawat Hercules AS menuai sorotan global dan memicu debat geopolitik.
JOSS.CO.ID – Rencana Indonesia untuk mengubah Bandara Internasional Kertajati di Majalengka menjadi pusat perawatan pesawat militer Hercules Amerika Serikat (AS) menjadi sorotan internasional. Langkah ini sebelumnya diambil atas permintaan pemerintah AS dan kini memicu perdebatan luas terkait dampak geopolitik serta keuntungan strategis bagi Indonesia.
Media Singapura Channel News Asia (CNA) dalam analisanya berjudul “Proposed US Hercules repair hub in West Java sparks debate on what Indonesia stands to gain and lose” menyoroti berbagai pertanyaan besar di balik rencana tersebut. Salah satu isu utama adalah potensi keterlibatan Indonesia dalam arsitektur militer AS di kawasan Indo-Pasifik.
Banyak pihak menilai langkah ini berpotensi bertentangan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan tidak berpihak. “Ketika kita berbicara tentang geopolitik, ini bermasalah karena kita belum tahu apa rencananya,” tulis laman itu memuat pakar pertahanan dan hubungan internasional dari Universitas Jenderal Achmad Yani Jawa Barat, Yohanes Sulaiman, dikutip Rabu (10/6/2026).
Selain itu, kejelasan mengenai bentuk fasilitas yang akan dibangun juga masih menjadi tanda tanya. Apakah fasilitas tersebut akan berfungsi sebagai pusat logistik militer atau hanya sebatas fasilitas perawatan kedirgantaraan masih belum dipastikan.
Rencana ini pertama kali diungkap oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dalam rapat kerja bersama DPR pada akhir Mei lalu. Ia menjelaskan bahwa tawaran tersebut datang langsung dari Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth saat pertemuan ASEAN Defence Ministers Meeting Plus tahun lalu.
“Dia menawarkan: ‘Bagaimana jika saya memusatkan perawatan untuk C-130 di seluruh Asia di Indonesia atas biaya kami?’ Saya melapor kepada presiden, yang mengatakan: ‘Berikan Kertajati’. Kami sedang mengerjakannya,” jelas Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.
Namun hingga kini, pemerintah Indonesia belum mengungkapkan detail teknis terkait skema kerja sama tersebut. Kementerian Pertahanan menyatakan bahwa rencana ini masih berada dalam tahap awal dan eksplorasi.
Analisis dari Marapi Consulting and Advisory, Alman Helvas Ali, menyebut bahwa kerja sama ini kemungkinan besar akan menggunakan skema bisnis-ke-bisnis. “Pemerintah Indonesia diproyeksikan hanya akan bertindak sebagai fasilitator dengan menggandeng pabrikan Lockheed Martin sebagai penyedia bantuan teknis bagi mitra lokal,” muat laman tersebut.
Meski demikian, Ali mengingatkan bahwa kurangnya transparansi dapat memicu spekulasi di masyarakat. Ia menyoroti pentingnya kejelasan mengenai kontrol akses fasilitas serta kemungkinan kehadiran personel militer AS di lokasi tersebut.
Di sisi lain, pemanfaatan Bandara Kertajati dinilai sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan kinerja bandara yang selama ini kurang optimal. Sejak diresmikan pada 2019, Kertajati mengalami kesulitan menarik penumpang. Data pemerintah menunjukkan bahwa pada 2024 bandara ini hanya melayani sekitar 413.000 penumpang atau sekitar 3% dari target 12 juta penumpang.
Leave a Reply