Ancaman PHK massal menghantui 55 ribu buruh industri keramik akibat kenaikan harga gas. Pemerintah siapkan langkah mitigasi cepat.
JOSS.CO.ID – Ancaman PHK massal mulai menjadi perhatian serius pemerintah di tengah tekanan ekonomi global yang membebani dunia usaha. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kini meningkatkan pengawasan terhadap potensi pemutusan hubungan kerja di berbagai sektor industri.
Langkah ini dilakukan menyusul kekhawatiran akan gelombang PHK yang berpotensi melanda puluhan ribu pekerja, khususnya di sektor industri keramik. Pemerintah berupaya melakukan deteksi dini agar risiko PHK massal dapat ditekan.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa pihaknya telah memiliki sistem pemantauan khusus untuk mengantisipasi potensi PHK.
“Kami dari Kementerian Ketenagakerjaan, khususnya kita Dirjen Jamsos PHI, kita selalu punya kita terus melakukan monitoring,” ujar Yassierli dalam Rapat Kerja Nasional Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Selasa (23/6/2026).
Menurutnya, sistem dashboard digunakan untuk memantau perkembangan persoalan hubungan industrial di perusahaan. Dengan sistem ini, potensi PHK dapat diidentifikasi lebih awal.
“Jadi kita punya semacam dashboard untuk kemudian melihat kondisi yang mana sekarang sedang ada isu dan sudah sampai di mana perkembangannya,” jelasnya.
Mitigasi untuk Cegah PHK Massal
Kemnaker menilai tidak semua perusahaan yang masuk pemantauan akan berujung pada PHK massal. Banyak perusahaan masih berada pada tahap risiko, sehingga langkah mitigasi terus dilakukan.
Upaya pencegahan dilakukan melalui dialog antara pekerja dan manajemen. Jika diperlukan, pemerintah akan menurunkan mediator hingga berkoordinasi dengan kementerian lain.
“Ada yang kemudian memang mediator kita harus turun. Ada yang kemudian kita harus advokasi dengan kementerian-kementerian lain karena bisa jadi itu adalah dampak dari kebijakan,” katanya.
Salah satu sektor yang disorot adalah industri keramik. Industri ini menghadapi tekanan akibat persoalan pasokan dan harga gas yang berdampak pada biaya produksi.
“Contohnya terkait industri keramik, adanya kelangkaan gas dan seterusnya, dan itu berpotensi,” imbuhnya.
Yassierli menegaskan bahwa identifikasi dini menjadi kunci untuk mencegah gelombang PHK massal yang lebih besar.
“Alhamdulillah semangat kita hari ini, kita lihat bagaimana persatuan dan kesatuan itu ada dan ini modal yang baik buat kita untuk menyelesaikan tantangan-tantangan ketenagakerjaan,” pungkasnya.
55 Ribu Buruh Terancam PHK
Ancaman PHK massal semakin nyata setelah pernyataan Presiden KSPI Andi Gani Nena Wea. Ia mengungkapkan bahwa kenaikan harga gas industri dapat memicu PHK besar di sektor keramik.
Dalam Rakernas KSPI, disebutkan sekitar 55 ribu buruh berpotensi kehilangan pekerjaan dalam waktu dekat jika masalah gas tidak segera diatasi.
“Minggu depan, maksimal sepuluh hari ke depan, 55 ribu orang ter-PHK. Ini menjadi kekhawatiran kita semua karena gas industri,” tuturnya Andi Gani di hadapan Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad.
Pernyataan ini langsung mendapat respons dari DPR. Dasco bahkan menghubungi Direktur Utama PT Pertamina untuk meminta solusi terkait persoalan gas industri.
“Pak Dirut Pertamina ini saya lagi di Rakernas KSPI. Saya tadi ditanyakan mengenai masalah gas industri. Jadi, saya tadi udah rancang pidato, cuma buyar semua nih gara-gara soal gas,” ujar Dasco.
“Jadi pertama-tama saya sebelum pidato, saya mau tanya dulu bagaimana nih soal gas industri apakah ada jalan keluar,” imbuhnya.
Pertamina Siapkan Evaluasi Harga Gas
Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama PT Pertamina Simon Aloysius Mantiri menyatakan akan segera melakukan koordinasi dengan PGN untuk mencari solusi terbaik.
“Kita tentunya lakukan yang terbaik Pak Dasco agar supaya segera ada perbaikan dan tentunya untuk mendukung juga teman-teman di industri dengan harga yang sesuai,” jelasnya.
Sementara itu, DPR menilai persoalan gas industri harus segera diselesaikan untuk mencegah dampak lebih luas terhadap ketenagakerjaan.
“Begini Pak Simon, jadi dalam berapa hari ini ini sudah ada ancaman PHK. Jadi mungkin kita musti cari jalan keluar atau kemudian juga yang dalam waktu dekat PHK ini juga harus kita mitigasi,” tuturnya.
Ancaman PHK massal terhadap puluhan ribu buruh kini menjadi sorotan nasional. Pemerintah, industri, dan serikat pekerja dituntut bergerak cepat agar potensi krisis ketenagakerjaan dapat dicegah sebelum benar-benar terjadi.
Leave a Reply