Duh, 65% Garis Pantura Jawa Terkikis: BRIN Sebut Krisis Nasional

Duh, 65% Pantura Jawa Terkikis: BRIN Sebut Krisis Nasional
Ilustrasi. Foto udara permukiman yang terendam air laut akibat terdampak abrasi di Kampung Beting, Desa Pantai Bahagia, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. ANTARA FOTO/Adeng Bustomi

BRIN ungkap 65,8% Garis Pantura Jawa mengalami abrasi, krisis pesisir ini dipicu kenaikan muka laut dan penurunan tanah, berdampak luas bagi ekonomi nasional.

JOSS.CO.ID – Kawasan pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa kini menghadapi ancaman serius akibat abrasi yang terus meluas. Riset terbaru dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mencatat sebanyak 65,8% garis pantai Pantura mengalami abrasi sepanjang periode 2000 hingga 2024.

Temuan tersebut disampaikan oleh Peneliti Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, Tubagus Solihuddin, dalam Expose Organisasi Riset Kebumian dan Maritim (ORKM) serta Focus Group Discussion (FGD) bertema “Pantura Tangguh, Indonesia Lestari untuk Integrasi Sains, Inovasi, dan Ketahanan Pesisir” di Gedung BJ Habibie, Jakarta.

Tubagus menegaskan bahwa kondisi Pantura saat ini tidak sekadar menghadapi abrasi biasa, melainkan krisis pesisir yang kompleks.

“Pantura Jawa sedang menghadapi krisis nyata. Tantangannya bukan hanya erosi, abrasi, dan banjir, tetapi juga kenaikan muka air laut dan penurunan tanah. Ini bukan isu lokal, melainkan isu nasional,” ujarnya dikutip dari siaran pers, Senin (4/5/2026).

Berdasarkan analisis citra satelit Sentinel, perubahan garis pantai di Pantura didominasi erosi sebesar 65,8%, sedangkan akresi hanya mencapai 34,2%. Kondisi ini dinilai tidak lazim karena Pantura merupakan kawasan delta yang secara alami cenderung mengalami sedimentasi.

Fenomena tersebut dipicu aktivitas di wilayah hulu, seperti kanalisasi, pembelokan sungai, serta pembangunan bendungan yang menghambat suplai sedimen ke wilayah pesisir.

Dampak abrasi sudah terlihat nyata di berbagai daerah. Di Tanjung Pontang, Serang, daratan seluas 1,72 kilometer persegi hilang akibat erosi. Sementara di Pantai Bahagia, Muara Gembong, Bekasi, air laut telah masuk hingga 4 kilometer ke daratan dan merendam lebih dari 1.000 hektare tambak.

Kondisi serupa terjadi di Legonkulon, Subang, dengan intrusi air laut sejauh 2 kilometer yang merendam sekitar 700 hektare tambak. Di Indramayu, abrasi bahkan merusak jalan desa sepanjang 500 meter hingga 1 kilometer.

Di wilayah Demak, air laut tercatat telah masuk hingga 5–6 kilometer ke daratan, menenggelamkan sawah dan kawasan permukiman warga.

BRIN menjelaskan tingginya kerentanan Pantura juga dipengaruhi kondisi geologis. Sekitar 84 persen wilayah pesisir tersusun dari endapan yang belum terkonsolidasi, sehingga mudah tererosi dan mengalami pemampatan.

Selain itu, sekitar 83% Pantura merupakan dataran rendah dengan ketinggian kurang dari 10 meter di atas permukaan laut, menjadikannya sangat rentan terhadap dinamika laut.

Tekanan juga datang dari aktivitas manusia, seperti pembangunan permukiman dan kawasan ekonomi secara masif, alih fungsi lahan, serta berkurangnya hutan mangrove sebagai pelindung alami pantai.

Selain abrasi, Pantura juga menghadapi kenaikan muka air laut (sea level rise) dan penurunan muka tanah (land subsidence). Berdasarkan data altimetri periode 1993–2025, kenaikan muka air laut di Pantura mencapai rata-rata 0,41 hingga 0,42 sentimeter per tahun, atau sekitar 15,5 sentimeter dalam 32 tahun terakhir.

Sementara itu, data geospasial menunjukkan penurunan muka tanah tertinggi terjadi di Demak sebesar 16 sentimeter per tahun. Disusul Jakarta (15 cm/tahun), Sidoarjo (14 cm/tahun), dan Pekalongan (11 cm/tahun). Penurunan juga terjadi di Surabaya (8 cm/tahun), Brebes (7 cm/tahun), serta Serang, Cirebon, dan Indramayu masing-masing sekitar 6 cm/tahun.

Dampak dari kondisi ini sangat luas, mulai dari hilangnya lahan tambak dan pertanian, kerusakan infrastruktur, hingga meningkatnya risiko banjir rob di kawasan pesisir.

Pantura sendiri merupakan salah satu kawasan strategis yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional, sehingga kerusakan pesisir berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi secara signifikan.

Tubagus menekankan bahwa penanganan krisis ini tidak bisa dilakukan secara parsial dan harus berbasis riset serta kebijakan lintas sektor.

“Tidak ada solusi tunggal untuk seluruh Pantura. Penanganan harus disesuaikan dengan karakter masing-masing wilayah,” pungkasnya.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*