Kemdiktisaintek akan evaluasi prodi kampus agar sesuai kebutuhan industri. Prodi tak relevan berpotensi ditutup demi serapan kerja lulusan.
JOSS.CO.ID, JAKARTA – Kemdiktisaintek berencana mengkaji ulang program studi (prodi) di perguruan tinggi guna menyesuaikan dengan kebutuhan industri. Langkah ini diambil menyusul tingginya angka lulusan dari sejumlah prodi yang tidak terserap di dunia kerja.
Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek, Badri Munir Sukonco, menyampaikan bahwa pemerintah akan melakukan penyesuaian ulang terhadap prodi di universitas. Tujuannya agar lulusan lebih relevan dengan kebutuhan pasar kerja sekaligus memaksimalkan penyerapan beasiswa pendidikan.
Selain penyesuaian, prodi yang dinilai tidak relevan juga berpotensi untuk ditutup.
“Ada kerelaan atau mungkin ada beberapa hal yang nanti akan kita eksekusi tidak terlalu lama terkait prodi, prodi akan kita pilih pilah atau kalau perlu ditutup untuk bisa meningkatkan relevansi ini dan sebenernya yang dibutuhkan prodi apa ke depan, itu yang akan kita susun bersama,” kata Badri dikutip dari siaran ulang YouTube Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Senin (27/4).
Kemdiktisaintek juga berharap dukungan dari konsorsium Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan (PTPK) dalam menjalankan kebijakan ini.
“Jadi ini menurut kami di kementerian perlu kebijakan bersama. Kami berharap juga mendukung teman-teman dari PTPK, tentunya bapak rektor yang ada di sini semuanya, (supaya) ada kerelaan,” ujar Badri.
Kelebihan Lulusan di Prodi Tertentu
Badri mengungkapkan bahwa salah satu prodi yang mengalami kelebihan pasokan lulusan adalah bidang kependidikan. Berdasarkan data statistik pendidikan tinggi, sekitar 60 persen prodi berada di rumpun ilmu sosial dengan dominasi pada prodi kependidikan atau keguruan.
“Keguruan kita meluluskan tiap tahun 490 ribu,” kata Badri.
“Sementara, kebutuhan untuk lulusan keguruan hanya 20 ribu,” imbuhnya.
Menurutnya, kondisi ini terjadi karena banyak perguruan tinggi membuka prodi berdasarkan pendekatan pasar, yakni mengikuti minat yang sedang tinggi di masyarakat tanpa mempertimbangkan kebutuhan jangka panjang.
Badri juga menyoroti potensi kelebihan lulusan di bidang lain, termasuk kedokteran, jika tidak segera diantisipasi.
“Saya bisa ngecek juga itu misalnya tahun 2028, sebenarnya kita sudah oversupply dokter kalau misalnya ini dibiarkan. Oversupply dokter itu kalau misalnya kita pakai standar minimal World Bank. Apalagi terjadi maldistribusi, ke sinkronisasi distribusi di berbagai daerah,” terang Badri.
Ia menegaskan bahwa momentum bonus demografi harus diimbangi dengan kebijakan pendidikan tinggi yang tepat sasaran.
“Memang saat ini bonus demografi digaungkan di mana-mana, tapi kalau pendidikan tinggi yang diharapkan bisa mengantarkan kita menjadi negara maju itu tidak kita sesuaikan dengan kebutuhan pertumbuhan ekonomi ke masa depan, tentunya tidak akan menandingi ,” tegasnya.
Leave a Reply