BPH Migas menetapkan batas beli Pertalite dan Solar 50 liter per hari per kendaraan mulai 1 April 2026 untuk menghemat subsidi dan antisipasi krisis energi.
JOSS.CO.ID, JAKARTA – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) resmi mengeluarkan aturan pembatasan pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar yang berlaku efektif mulai 1 April 2026. Regulasi ini menegaskan adanya batas beli harian per kendaraan guna mengerem konsumsi subsidi dan menjaga ketahanan energi di tengah gejolak perang di Timur Tengah.
Aturan tersebut tertuang dalam Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 024/KOM/BPH.DBBM/2026 yang mewajibkan badan usaha (BU) penugasan, yakni PT Pertamina (Persero), mengendalikan penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite. Pengendalian dilakukan dengan menerapkan kuota maksimal pembelian BBM bersubsidi per hari untuk setiap nomor polisi kendaraan.
Untuk Pertalite, BPH Migas menetapkan “kendaraan bermotor perseorangan atau umum untuk angkutan orang dan angkutan barang roda empat paling banyak 50 liter/hari untuk setiap kendaraan”. Lalu, kendaraan bermotor pelayanan umum seperti ambulans, mobil pemakaman, mobil pemadam kebakaran, dan mobil pengangkut jenazah juga dibatasi “paling banyak 50 liter Pertalite/hari untuk setiap kendaraan”.
Skema serupa diberlakukan untuk Solar. BU penugasan wajib mengendalikan penyaluran Solar agar “kendaraan bermotor perseorangan atau umum yang dimanfaatkan sebagai angkutan orang dan barang roda empat paling banyak 50 liter/hari untuk setiap kendaraan”. Kemudian, untuk “kendaraan umum bermotor untuk angkutan orang dan barang roda enam atau lebih banyak 200 liter Solar/hari untuk setiap kendaraan”. Terakhir, kendaraan bermotor untuk pelayanan seperti ambulans, mobil pemakaman, mobil pemadam kebakaran, dan mobil pengangkut jenazah juga dibatasi “paling banyak 50 liter Solar/hari untuk setiap kendaraan”.
“Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2026,” sebagaimana tertulis dalam Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 024/KOM/BPH.DBBM/2026, yang diterbitkan Senin (30/1/2026). Jika penyaluran Solar atau Pertalite melebihi kuota yang ditetapkan per kendaraan, kelebihan pembelian akan dikenai harga BBM tanpa subsidi dan dikonversikan atau diperhitungkan sebagai jenis bahan bakar umum (JBU) alias nonsubsidi.
Sebagai bagian dari pengawasan, BU penugasan diwajibkan mencatat nomor polisi seluruh kendaraan yang membeli Pertalite dan Solar bersubsidi. Pencatatan ini penting untuk memonitor konsumsi per kendaraan, mencegah pengisian berulang melebihi kuota, serta menutup celah penyelewengan distribusi BBM subsidi. Pertamina pun diminta menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan pengendalian Pertalite dan Solar setiap tiga bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diminta pemerintah.
“Pada saat keputusan ini ditetapkan, BU penugasan wajib mensosialisasikan keputusan ini kepada penyalur, konsumen pengguna, dan masyarakat,” tulis diktum keenam beleid tersebut. Pemerintah berharap sosialisasi masif membuat masyarakat memahami batas beli BBM bersubsidi, sehingga penyesuaian kebijakan tidak menimbulkan kepanikan maupun antrean berlebihan di SPBU.
Leave a Reply