Presiden Prabowo kaji “WFH” dan skenario empat hari kerja untuk hemat BBM saat harga minyak dunia tembus di atas 100 dolar AS, ekonom menilai kebijakan ini rasional.
JOSS.CO.ID, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mulai mengkaji penerapan kerja dari rumah atau work from home (WFH) dan pengurangan hari kerja sebagai langkah efisiensi konsumsi BBM di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat konflik di Timur Tengah. Indonesia yang masih mengimpor sekitar 1 juta barel minyak mentah per hari menghadapi tekanan tambahan karena harga minyak global sudah menembus level di atas 100 dolar Amerika Serikat per barel, padahal asumsi Indonesian crude price (ICP) dalam APBN 2026 hanya 70 dolar Amerika Serikat per barel.
Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai langkah pembatasan penggunaan BBM melalui pengaturan pola kerja seperti WFH dan pengurangan hari kerja cukup rasional sebagai respons awal pemerintah. Menurut dia, kebijakan “WFH” atau pengurangan hari kerja bisa lebih dulu diterapkan pada aparatur negeri sipil (ASN) yang pola kerja dan mobilitasnya relatif lebih mudah diatur. “Logikanya sederhana: kalau mobilitas ASN berkurang, penggunaan kendaraan dinas dan perjalanan harian juga ikut turun, sehingga konsumsi BBM bisa ditekan. Kita juga pernah melihat pengalaman serupa saat pandemi Covid-19 ketika banyak pegawai bekerja dari rumah dan konsumsi BBM nasional ikut menurun,” tutur Yusuf, Minggu (15/3/2026).
Yusuf menjelaskan, keunggulan penerapan WFH atau pengurangan hari kerja adalah implementasinya relatif cepat, tidak memerlukan anggaran baru, bahkan berpotensi menghemat belanja operasional pemerintah. Kebijakan ini sekaligus memberi sinyal bahwa pemerintah serius mengendalikan konsumsi energi dan menjaga disiplin fiskal di tengah gejolak harga minyak global. Meski demikian, ia mengakui dampak penghematan BBM secara nasional kemungkinan tidak terlalu besar karena porsi konsumsi terbesar justru berasal dari masyarakat umum dan sektor transportasi yang lebih luas.
Di sisi lain, Yusuf mengingatkan risiko jika skema WFH dan pengurangan hari kerja diterapkan terlalu luas atau terlalu lama, antara lain potensi perlambatan layanan publik dan gangguan aktivitas ekonomi di wilayah yang infrastruktur digitalnya belum memadai. “Karena itu, menurut saya langkah ini sebaiknya dilihat sebagai bagian dari paket kebijakan yang lebih luas. Selain penghematan energi melalui WFH, pemerintah juga perlu menunjukkan disiplin anggaran dari sisi internal birokrasi,” imbuh Yusuf.
Ia mencontohkan, pemerintah dapat meninjau ulang belanja yang tidak mendesak, seperti efisiensi perjalanan dinas, pengurangan kegiatan seremonial, hingga penghematan tunjangan pejabat tinggi di kementerian dan lembaga. “Komponen tunjangan kinerja dalam struktur penghasilan pejabat sebenarnya cukup besar, sehingga penyesuaian sementara pada kelompok jabatan tertinggi bisa menjadi sinyal solidaritas fiskal sekaligus membantu mengurangi tekanan anggaran,” kata Yusuf.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai pembatasan penggunaan BBM lewat kebijakan WFH pada prinsipnya sah-sah saja sepanjang disertai perlindungan bagi pekerja. Ia menekankan pentingnya “bantuan subsidi upah” sebagai kompensasi berkurangnya jam kerja pegawai jika skema WFH dan pengurangan hari kerja benar-benar diterapkan.
Bhima mengingatkan agar pemerintah tidak menerapkan pembatasan langsung pembelian BBM di SPBU karena rawan memicu penimbunan dan panic buying. “Inflasinya terlalu tinggi jika pembelian di SPBU yang dibatasi. Sekarang pemerintah fokus saja dengan pengurangan konsumsi BBM lewat perubahan prilaku,” kata Bhima. Sebagai alternatif, ia mengusulkan pemberian diskon tarif transportasi publik hingga mendekati “Rp1” untuk mendorong peralihan dari kendaraan pribadi ke angkutan umum, serta normalisasi jalur sepeda yang dinilai efektif mengubah perilaku mobilitas masyarakat urban.
Selain penghematan energi, Bhima juga menilai pemerintah perlu segera merilis stimulus untuk menjaga daya beli rumah tangga agar pertumbuhan konsumsi tetap terjaga. “Di sisi yang lain, stimulus untuk jaga daya beli bisa dirilis secepatnya. sehingga pertumbuhan konsumsi rumah tangga bisa dijaga. solusi nya memang geser alokasi anggaran yang belum prioritas,” kata Bhima.
Sebelumnya, Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Jumat (13/3/2026) meminta jajaran Menteri Kabinet Merah Putih mengkaji sejumlah skenario efisiensi BBM jika terjadi krisis global. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah penerapan “kerja dari rumah atau WFH” dan pengurangan hari kerja, termasuk skenario empat hari kerja seperti yang diterapkan beberapa negara lain. Dalam kesempatan itu, Prabowo memaparkan perkembangan situasi di kawasan Eropa dan Timur Tengah yang berpotensi memengaruhi harga energi dunia, termasuk BBM, dan pada akhirnya dapat berdampak pada harga pangan dalam negeri.
“Kita menghadapi perkembangan global di kawasan Eropa dan Timur Tengah. Hal ini tentunya memberi dampak kepada kita karena akan memengaruhi harga BBM. Harga BBM juga bisa memengaruhi harga makanan,” ujar Prabowo. Ia menegaskan bahwa pemerintah telah mengamankan sejumlah aspek fundamental, terutama ketahanan pangan, namun langkah antisipatif tetap perlu disiapkan untuk menghadapi tekanan di sektor energi.
Kepala Negara menekankan pentingnya penghematan konsumsi BBM sebagai tanggung jawab bersama dan mengingatkan agar Indonesia tidak merasa terlalu aman tanpa upaya pengendalian. “Tapi tentunya kita juga sekarang harus melakukan langkah-langkah yang proaktif. Artinya, kita harus melakukan penghematan konsumsi BBM. Kita tidak bisa menganggap bahwa apapun yang terjadi kita aman. Kita bersyukur kita aman, tetapi kita juga harus tetap berupaya mengurangi konsumsi BBM kita,” tegasnya.
Sebagai contoh, Prabowo menyinggung kebijakan penghematan energi di Pakistan yang menerapkan WFH dan pemangkasan hari kerja. “Mereka melaksanakan work from home, kerja dari rumah, untuk semua kantor pemerintah maupun swasta. 50% bekerja dari rumah, kemudian hari kerja mereka dipotong menjadi hanya empat hari,” ungkapnya. Negara itu juga memotong gaji pejabat publik, termasuk menteri dan anggota parlemen, untuk membantu kelompok masyarakat paling rentan di tengah krisis energi.
Kajian WFH dan empat hari kerja yang kini dibahas pemerintah pusat berpotensi diikuti penyesuaian kebijakan di tingkat daerah, terutama terkait kesiapan infrastruktur digital, layanan publik, dan aktivitas ekonomi lokal. Meski belum ada keputusan final, pemerintah daerah diminta bersiap jika skenario efisiensi BBM ini dipilih sebagai salah satu langkah menghadapi gejolak harga energi global.
Baca Juga:
Leave a Reply