Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menolak wacana Polri di bawah kementerian dan menegaskan lebih memilih jadi petani daripada menteri kepolisian.
JOSS.CO.ID, JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan penolakannya terhadap wacana pembentukan kementerian kepolisian yang menempatkan Polri berada di bawah kementerian khusus. Penolakan itu disampaikan secara terbuka dalam Rapat Kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Jenderal Sigit mengungkapkan bahwa dirinya sempat mendapat tawaran untuk menjabat sebagai menteri kepolisian. Tawaran tersebut berkaitan dengan ide menempatkan Polri di bawah kementerian khusus. Namun, ia secara tegas menolak gagasan tersebut.
“Jadi kalau tadi saya harus memilih karena beberapa kali ada yang menyampaikan, ‘Kapolri sudah 5 tahun, 5 tahun’. Kalau saya harus memilih, dan kemarin sudah saya sampaikan bahkan ada beberapa orang yang menyampaikan kepada saya lewat WA, ‘Mau ndak Pak Kapolri jadi menteri kepolisian’. Dalam hal ini saya tegaskan di hadapan Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian dan seluruh jajaran, bahwa saya menolak polisi di bawah kementerian,” kata Jenderal Sigit dalam Rapat Kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026).
Lebih Memilih Jadi Petani
Kapolri menegaskan dirinya lebih memilih menjadi petani dibanding harus menjabat sebagai menteri kepolisian. Menurutnya, ide menempatkan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan institusi kepolisian, negara, bahkan Presiden Republik Indonesia.
“Dan kalaupun saya yang menjadi menteri kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja,” kata Kapolri.
“Oleh karena itu, saya anggap meletakkan Polri di bawah kementerian sama saja melemahkan institusi Polri, melemahkan negara dan melemahkan presiden,” imbuh dia.
Potensi Matahari Kembar
Jenderal Sigit juga menilai keberadaan kementerian kepolisian akan menimbulkan potensi matahari kembar dalam sistem pemerintahan. Ia pun meminta seluruh jajaran Polri untuk memperjuangkan agar institusi kepolisian tetap berada langsung di bawah Presiden RI.
“Dan saya minta seluruh jajaran laksanakan ini, perjuangkan sampai titik darah penghabisan,” kata Sigit.
Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi di Komisi III DPR RI menyatakan dukungan agar Polri tetap berada langsung di bawah Presiden. Kapolri menyampaikan apresiasi atas dukungan tersebut.
“Terima kasih atas dukungan dari seluruh mitra yang menempatkan Polri tetap di bawah presiden di mana ini adalah bagian dari mandat reformasi yang tentunya harus ditindaklanjuti,” ujar Sigit.
Tegas Menolak Wacana Polri di Bawah Kementerian
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga menegaskan penolakan terhadap wacana atau usulan agar Polri berada di bawah kementerian. Pernyataan tersebut disampaikan dalam kesimpulan rapat kerja bersama Komisi III DPR RI pada Senin (21/1).
“Mohon maaf, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kami tentunya institusi Polri menolak kalau sampai ada usulan Polri berada di bawah kementerian khusus,” kata Listyo.
Pernyataan itu disambut tepuk tangan dari seluruh peserta rapat Komisi III DPR RI.
Ia menilai ide tersebut sama dengan melemahkan institusi Polri, negara, bahkan Presiden. Karena itu, ia menyatakan lebih memilih dicopot dari jabatan Kapolri daripada Polri harus berada di bawah kementerian.
“Oleh karena itu, apabila ada pilihan apakah polisi tetap di bawah presiden atau polisi tetap di bawah presiden namun ada menteri kepolisian, Kapolri tetap memimpin, saya memilih Kapolri saja yang dicopot,” kata Listyo.
“Dan saya minta seluruh jajaran laksanakan ini, perjuangkan sampai titik darah penghabisan,” imbuhnya.
Posisi Polri Dinilai Sudah Ideal
Kapolri kembali menegaskan bahwa posisi Polri yang berada langsung di bawah Presiden saat ini sudah ideal. Hal tersebut memungkinkan Polri menjalankan fungsi sebagai alat negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Di satu sisi kita betul-betul bisa berada langsung di bawah bapak presiden, sehingga pada saat presiden membutuhkan kami, maka kami bisa bergerak tanpa harus ada kementerian-kementerian yang kemudian ini menimbulkan potensi matahari kembar,” ujarnya.
Menurutnya, penempatan Polri di bawah kementerian justru akan melemahkan institusi kepolisian dan sistem ketatanegaraan.
“Oleh karena itu, apabila ada pilihan, apakah polisi tetap berada di bawah presiden atau polisi tetap di bawah presiden namun ada menteri kepolisian, saya memilih Kapolri saja yang dicopot,” katanya.
Leave a Reply