JOSS.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI menegaskan bahwa jemaah haji 1447 H/2026 M tidak perlu membawa peralatan memasak seperti rice cooker. Pemerintah menjamin ketersediaan konsumsi dengan cita rasa Nusantara setiap hari selama di Arab Saudi.
Kebijakan tersebut diambil untuk meringankan beban bagasi jemaah serta memastikan fokus utama tamu Allah tetap pada aspek ibadah dan manasik secara syar’i.
Selain menjamin konsumsi, Kemenhaj juga menegaskan bahwa visi utama penyelenggaraan haji 2026 adalah haji yang berkeadilan, berempati, dan berpihak kepada kelompok rentan, khususnya perempuan dan lansia.
Visi Haji 2026: Berkeadilan dan Berpihak pada Kelompok Rentan
Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj), Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan bahwa visi tersebut merupakan prinsip utama yang wajib dipahami dan dihidupkan oleh seluruh petugas haji.
Hal itu disampaikan Dahnil saat memimpin apel pagi dalam agenda Diklat Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Tahun 1447 H/2026 M di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Sabtu (24/1/2026).
Dalam arahannya, Dahnil mengajak seluruh petugas untuk meneladani pesan Rasulullah SAW pada saat Haji Wada, atau haji terakhir Nabi Muhammad SAW, yang sarat dengan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.
“Kalau kita membaca sejarah, kita ingat sekali salah satu pesan utama dari Haji Wada. Dalam khutbah tersebut, Rasulullah SAW secara tegas menyampaikan pesan kepedulian: jaga dan muliakan perempuan-perempuan kalian,” ujar dia dalam keterangannya.
Haji Ramah Perempuan dan Lansia Jadi Kebijakan Prioritas
Dahnil menyampaikan bahwa pesan luhur tersebut menjadi landasan penting dalam perumusan kebijakan dan layanan haji Indonesia tahun 2026. Selain program Haji Ramah Lansia, pemerintah juga secara serius mengusung tema Haji Ramah Perempuan sebagai bentuk afirmasi nyata dalam penyelenggaraan ibadah haji.
Data jemaah haji Indonesia menunjukkan bahwa lebih dari 55 persen jemaah adalah perempuan. Sementara itu, sekitar 25 persen jemaah masuk kategori lansia, dan sebagian besar dari kelompok lansia tersebut juga merupakan perempuan.
Kondisi tersebut menuntut kehadiran layanan haji yang lebih sensitif, protektif, dan berperspektif gender.
“Tahun ini, atas perintah langsung Presiden Prabowo Subianto, Bapak Menteri menegaskan bahwa haji harus menjadi haji yang afirmatif—berpihak kepada perempuan dan berpihak kepada lansia,” kata dia.
33 Persen Petugas Haji 2026 adalah Perempuan
Sebagai bentuk konkret dari kebijakan afirmatif tersebut, komposisi petugas haji tahun 2026 juga mencerminkan keberpihakan kepada perempuan dan lansia. Dahnil mengungkapkan bahwa sebanyak 33 persen petugas haji tahun 2026 adalah perempuan.
“Ini bukan angka simbolik. Ini adalah yang tertinggi dalam sejarah. Kehadiran petugas perempuan sangat penting untuk memastikan jemaah perempuan dan lansia mendapatkan layanan yang aman, nyaman, dan bermartabat,” ucap dia.
Dahnil berharap seluruh peserta Diklat PPIH Arab Saudi 2026 tidak hanya memahami tugas secara teknis, tetapi juga menjadikan nilai-nilai Haji Wada Rasulullah SAW sebagai ruh pelayanan kepada jemaah, sehingga penyelenggaraan haji 2026 berjalan secara humanis, berkeadilan, dan penuh kepedulian.
DPR Pastikan Pelunasan BPIH 2026 Capai 100 Persen
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, memastikan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) 2026 secara nasional telah mencapai 100 persen per Jumat (9/1/2026).
“Insyaallah tidak ada tunda. Jadi kalau ini mau data valid, besok atau nanti malam. Keseluruhan nasional. Ya per hari ini 100 persen,” ujar Wachid di Gedung DPR RI.
Menurutnya, capaian tersebut berlaku secara nasional, termasuk provinsi yang sebelumnya diperkirakan mengalami kendala pelunasan akibat bencana.
“Aceh itu kemarin sudah di angka 90,8 persen. Kalau nasional hari ini sudah 100 persen, pasti Aceh juga sudah di atas 90 persen,” kata dia.
Selain Aceh, pelunasan BPIH di sejumlah provinsi terdampak banjir juga menunjukkan hasil positif. Sumatra Barat tercatat telah mencapai 100 persen, sementara Sumatra Utara berada di angka 95,64 persen.
“Artinya sudah aman. Alhamdulillah, melihat fakta ini ternyata jemaah sudah mempersiapkan haji jauh-jauh hari,” ujarnya.
Dengan pelunasan yang telah tuntas, Wachid meminta Kementerian Haji dan Umrah segera memfokuskan perhatian pada tahapan persiapan berikutnya, khususnya penetapan pemondokan jemaah.
“Pemondokan saya sudah kasih tahu paling akhir tanggal 20 Januari ini pemondokan sudah 100 persen,” kata Legislator Gerindra itu.
Leave a Reply