Potensi Rp60 Triliun Bisnis Pangan Jemaah Haji dan Umrah

Pemerintah membidik potensi Rp60 triliun dari bisnis penyediaan makanan jemaah haji dan umrah dengan meningkatkan suplai pangan dari Indonesia untuk menekan biaya ibadah.

JOSS.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah menargetkan potensi ekonomi hingga Rp60 triliun dari penyediaan makanan bagi jemaah haji dan umrah asal Indonesia selama beribadah di Makkah, Arab Saudi. Peluang besar ini dinilai dapat dimanfaatkan Indonesia untuk memperkuat sektor pangan nasional di pasar internasional.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah telah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Ekosistem Pangan Haji dan Umrah untuk menggarap potensi bisnis tersebut. Ia menegaskan bahwa jumlah jemaah Indonesia yang besar menjadi peluang strategis.

“Makanan kita ada 221.000 jemaah, kemudian ada 1,7 (juta) jemaah umrah, besar sekali. Itu nilainya bisa Rp5 hingga Rp60 triliun, makanan saja,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Rabu, 3 Desember.

Menurut Zulkifli, selama ini sebagian besar kebutuhan pangan jemaah Indonesia masih dipenuhi negara lain di sekitar Arab Saudi. Karena itu, pemerintah mulai mengambil alih sebagian suplai makanan tersebut secara bertahap.

Dengan upaya ini, ia berharap biaya penyediaan konsumsi untuk jemaah dapat ditekan sehingga berdampak pada efisiensi biaya perjalanan ibadah.

“Setidaknya kalau makanan kita ongkosnya bisa lebih turun, ini tentu akan bermanfaat untuk jemaah ongkosnya bisa diturunin. Sekurang-kurangnya ongkos haji juga tidak naik, mungkin bisa turun,” katanya.

Sementara itu, Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan menambahkan bahwa pemerintah juga ingin meningkatkan pemanfaatan produk asli Indonesia dalam rantai pasok pangan jemaah. Hal ini untuk menangkap peluang perputaran uang yang sangat besar dari sektor tersebut.

“Sebagaimana kita tahu, perputaran keuangan haji kita hampir Rp20 triliun, perputaran keuangan umrah sekitar Rp40 triliun,” ujar Gus Irfan.

Ia menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto berharap manfaat ekonomi dari perputaran dana tersebut dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Indonesia melalui peningkatan kontribusi dalam penyediaan makanan jemaah.

“Kita dari Kementerian Haji berkoordinasi dengan Menko Pangan dan stakeholder lainnya, berpikiran bagaimana paling tidak makanan-makanan yang dikonsumsi oleh jemaah haji kita dan nanti jemaah umrah kita bisa disuplai dari Indonesia,” jelasnya.

Baca Juga:

Konflik Internal NU: Mahfud MD Peringatkan PBNU Jangan Jadi “PTNU”