Menbud Fadli Zon meluncurkan buku “Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global” 10 jilid meski menuai polemik. Buku ini ditulis 123 sejarawan dan memuat sejarah bangsa hingga 2024.
JOSS.CO.ID – Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon meluncurkan buku Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global yang terdiri dari sepuluh jilid. Buku tersebut memuat perjalanan panjang sejarah Indonesia, mulai dari akar peradaban Nusantara, interaksi global, masa kolonial, pergerakan kebangsaan, hingga era reformasi dan konsolidasi demokrasi sampai 2024.
Peresmian buku berlangsung di Gedung Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Jakarta, Minggu (14/12/2025). Peluncuran ditandai dengan peletakan puzzle berbentuk pulau-pulau Indonesia yang melambangkan unsur-unsur yang ada dalam buku sejarah Indonesia.
Dalam sambutannya, Fadli Zon menyampaikan bahwa buku tersebut ditulis oleh para ahli sejarah dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Sebanyak 123 penulis dari 34 perguruan tinggi dilibatkan dalam proses penulisan.
“Jadi ini bukan ditulis oleh saya, oleh Pak Restu, atau oleh orang Kementerian Kebudayaan. Kita memfasilitasi para sejarawan untuk menulis sejarah. Kalau sejarawan tidak menulis sejarah, lantas bagaimana kita merawat memori kolektif bangsa kita?” kata Fadli Zon.
Fadli mengungkapkan, ketika Presiden Prabowo Subianto membentuk Kementerian Kebudayaan, dirinya meminta agar Direktorat Sejarah dan Permuseuman dihidupkan kembali. Hingga akhirnya Direktorat Sejarah dan Permuseuman kembali berada di bawah Kementerian Kebudayaan.
“Dan Direktorat Sejarah ini, sebenarnya sudah almarhum tadinya. Direktorat Sejarah ini sudah tidak ada lagi. Pas kebetulan setahun yang lalu ketika Bapak Presiden Prabowo Subianto mendirikan Kementerian Kebudayaan, salah satunya yang kita minta adalah adanya Direktorat Sejarah lagi, hidup kembali Direktorat Sejarah kita,” ujarnya.
“Jadi ini juga merupakan pejuangan. Dan ternyata cukup alot juga, saya dan Pak Sekjen ngotot waktu itu, agar Direktorat Sejarah ini dihidupkan. Tadinya tidak ada, jadi Direktorat Sejarah ini sekali lagi sebenarnya ini bangkit dari kubur,” lanjutnya.
Fadli mengakui terdapat sejumlah polemik yang muncul selama proses penulisan buku sejarah tersebut. Namun, menurutnya, perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar dalam iklim demokrasi.
“Kita tahu di dalam proses penulisan ini cukup banyak juga polemik, ada yang meminta juga menghentikan penulisan sejarah. Saya kira ini juga pendapat di era demokrasi wajar-wajar saja,” ucapnya.
Lebih lanjut, Fadli berharap penerbitan buku sejarah tidak berhenti pada sepuluh jilid tersebut. Ia menargetkan adanya buku sejarah lain yang terbit pada tahun berikutnya, salah satunya mengenai perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
“Kita berharap nanti, tahun ini kita menyelesaikan satu buku sejarah Indonesia, tahun depan kita harapkan ada buku-buku sejarah yang lain. Ada sejarah saya kira salah satu yang penting untuk ita tulis dari salah satu jilid ini tetapi harus kita pertajam, perluas, karena kroniknya cukup lumayan banyak dinamikanya banyak, yaitu sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, 1945-1950 sebenarnya sampai 1949 tapi biar lengkap ujungnya itu adalah kita menjadi negara kesatuan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1950,” tutupnya.
Sebelumnya, peluncuran buku Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global juga dilaksanakan di Plaza Insan Berprestasi, Jakarta, Ahad (14/12/2025). Dalam kesempatan tersebut, Fadli kembali menegaskan bahwa polemik terkait proyek penulisan sejarah ulang merupakan bagian dari proses demokrasi.
“Sempat ada polemik untuk menghentikan penulis sejarah. Tapi itu wajar,” kata Fadli saat memberikan sambutan yang dipantau melalui YouTube Kementerian Kebudayaan.
Fadli menjelaskan buku ini ditulis oleh sejarawan Indonesia dan melalui proses penulisan yang ketat. “Jadi ini ditulis oleh ahlinya, sejawawan Indonesia. 123 sejarawan dari 34 perguruan tinggi Indonesia. Jadi ini bukan ditulis oleh saya,” ujar Fadli.
Buku Sejarah Indonesia terdiri dari 10 jilid yang menggambarkan perjalanan bangsa Indonesia hingga 2024. Jilid 1 hingga 3 membahas awal peradaban Nusantara dan interaksi dengan berbagai bangsa seperti India, Tionghoa, Persia, dan Timur Tengah. Jilid 4 membahas interaksi awal dengan Barat, jilid 5 tentang masyarakat Indonesia dan terbentuknya negara kolonial, serta jilid 6 mengenai pergerakan kebangsaan.
Sementara itu, jilid 7 membahas perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Jilid 8 mengulas konsolidasi negara bangsa, konflik, integrasi, dan kepemimpinan nasional. “Jilid 9 membahas pembangunan dan stabilitas era Orde Baru. Jilid 10 dari Reformasi dan konsolidasi demokrasi 1998 sampai 2024,” kata Fadli.
Meski demikian, proyek penulisan sejarah ini mendapat kritik dari sejumlah akademisi dan organisasi masyarakat sipil. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menilai penggunaan label ‘sejarah resmi’ berpotensi menutup ruang tafsir yang beragam.
“Tindakan semacam ini adalah manipulasi sejarah. Betapapun gelapnya sejarah, ia harus tetap ditulis meski berdampak terhadap tragedi kemanusiaan dan mengungkapkan kesalahan kebijakan negara di masa lalu,” kata Usman dalam keterangan tertulis Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI), Senin (19/5/2025).
Usman menyebut penulisan ulang sejarah dengan tafsir tunggal berisiko mengebiri kebebasan berpikir generasi mendatang. Ia menegaskan pengungkapan sejarah seharusnya bertujuan agar generasi muda dapat belajar dari masa lalu. “Program ini harus segera dihentikan,” kata Usman.
Leave a Reply