BNPB melaporkan estimasi kerugian bencana banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar mencapai Rp51,82 triliun. Data terus diperbarui seiring proses pemulihan.
JOSS.CO.ID – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto melaporkan bahwa estimasi biaya untuk memperbaiki kerusakan akibat banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat mencapai Rp51,82 triliun. Laporan itu disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat koordinasi penanganan bencana Sumatera di Posko Terpadu Lanud Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, Minggu (7/12) malam.
Estimasi tersebut, menurut Suharyanto, masih bersifat sementara karena jumlah korban dan kerusakan terus diperbarui setiap hari. “Tentu saja, data ini belum akurat, Bapak Presiden, masih terus kami lengkapi. Kami berkoordinasi dengan Kementerian PU. Tadi dari Bapak Menteri PU khusus untuk Aceh saja, pemulihan sampai dengan saat ini (hingga) kondisi seperti semula membutuhkan anggaran Rp 25,41 triliun,” katanya.
Selain Aceh, biaya pemulihan di Sumatra Utara diperkirakan mencapai Rp12,88 triliun, sementara Sumatra Barat membutuhkan sekitar Rp13,52 triliun. Suharyanto mengatakan, “Kami laporkan ini secara nasional Bapak Presiden, dari Kementerian PU dengan penjumlahan dari tiga provinsi, estimasi yang diperlukan, dana, sekian Bapak.”
Anggaran pemulihan tersebut akan difokuskan untuk meningkatkan pelayanan kepada korban dan pengungsi, mempercepat penyaluran santunan bagi ahli waris korban meninggal maupun hilang, serta memastikan stok logistik tersedia mulai dari tingkat desa atau gampong hingga kabupaten dan provinsi.
Suharyanto menambahkan bahwa sejumlah wilayah yang telah relatif pulih akan segera memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. “Kemudian, untuk daerah-daerah yang relatif sudah pulih, seperti di Sumatra Barat, sebagian Sumatra Utara, kami akan masuk tahap rehabilitasi, rekonstruksi. Jadi, tidak sama-sama ini, Bapak. Daerah-daerah yang sudah lebih baik dia bisa duluan (rehabilitasi),” ujarnya.
Dalam fase tersebut, pemerintah juga menyiapkan pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi para pengungsi. Huntara akan dibangun oleh satuan tugas dari TNI dan Polri.
“Kemudian huntap, hunian tetap, (dibangun) setelah hunian sementara jadi. Kemudian, dibangun hunian tetap. Kami mohon yang relokasi, yang harus pindah itu. Kami mohon dari Kementerian Perumahan yang membangun, Bapak (Presiden),” kata Suharyanto.
Leave a Reply