JOSS.CO.ID – Induk Koperasi Unit Desa (InKUD) mengungkapkan rencana peluncuran mobil rakyat yang akan diproduksi oleh PT Pindad. Kendaraan tersebut disiapkan khusus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pedesaan, terutama sektor pertanian dan aktivitas ekonomi produktif di tingkat desa.
Mobil rakyat tidak diarahkan sebagai kendaraan penumpang, melainkan difokuskan sebagai kendaraan niaga ringan yang mampu mengangkut hasil pertanian dan kebutuhan distribusi desa. InKUD yang saat ini menaungi sekitar 13 juta anggota diproyeksikan menjadi jaringan distributor utama hingga ke wilayah pedesaan.
“Mobil rakyat ini bukan mobil keluarga ya tetapi seperti pikap. Ini untuk kebutuhan-kebutuhan di tingkat desa, supaya produksi di desa ada transportasinya,” kata Portasius Nggedi, Direktur Utama InKUD di Tangerang.
Konsep Kendaraan Niaga untuk Desa
Portasius menjelaskan, mobil rakyat akan memiliki konsep serupa dengan Alat Mekanis Multiguna Pedesaan (AMMDes). Kendaraan ini diharapkan mampu menjadi solusi atas keterbatasan akses kendaraan niaga yang selama ini dinilai masih mahal bagi masyarakat desa.
Dalam skema distribusinya, koperasi akan berperan sebagai fasilitator agar petani dan pelaku usaha desa dapat memiliki kendaraan tersebut melalui mekanisme pembiayaan yang lebih terjangkau.
“Di situ peran koperasi (Induk KUD) masuk, memfasilitasi mereka. Mereka juga bisa mencicil (pembayaran) mobilnya,” ujarnya.
Harga Masih Perkiraan Awal
Terkait harga, Portasius menyebut kisaran awal mobil rakyat diperkirakan berada di angka Rp 50 juta per unit. Namun, ia menegaskan bahwa angka tersebut belum bersifat final karena masih menunggu perhitungan teknis lebih lanjut.
Rencana pemerintah memproduksi mobil rakyat seharga Rp 50 juta melalui PT Pindad sebelumnya telah mencuat ke publik. Program ini menyasar kendaraan niaga ringan sebagai bagian dari upaya menopang aktivitas ekonomi desa.
Wacana produksi massal mobil rakyat kembali mengemuka setelah pemerintah menggandeng PT Pindad dan Induk Koperasi Unit Desa dalam kerangka penguatan ekonomi berbasis desa. Kendaraan ini disiapkan untuk mendukung pelaku usaha kecil, kelompok tani, hingga koperasi desa yang selama ini mengandalkan sarana transportasi sederhana dengan tingkat keamanan terbatas.
Ketua Induk KUD, Portasius Nggedi, mengungkapkan bahwa informasi harga Rp 50 juta masih bersifat awal dan belum ditetapkan secara resmi.
“Yang saya dengar, walaupun belum pasti karena BPS-nya belum keluar, harga kendaraan itu Rp 50 juta,” ujar Portasius di Tangerang, seperti dikutip dari Kompas, Selasa (16/12/2025).
Ia menambahkan bahwa penetapan harga resmi masih menunggu kajian menyeluruh, termasuk perhitungan biaya produksi dan skema manufaktur yang disiapkan pemerintah bersama PT Pindad.
“Harganya masih bisa berubah karena belum ada keputusan,” katanya.
Dirancang sebagai Kendaraan Listrik
Mobil rakyat ini juga dirancang sebagai kendaraan listrik atau electric vehicle (EV). Konsep tersebut membuat struktur biaya produksi berbeda dibanding kendaraan konvensional, terutama pada komponen baterai.
“Ini kan kendaraan EV nanti. Yang mahal itu baterainya, jadi masih akan dihitung lagi,” tutur Portasius.
Selain baterai, desain kendaraan disesuaikan dengan kondisi operasional di desa. Mobil dirancang sederhana, fungsional, dan mampu mengangkut muatan hasil pertanian maupun distribusi koperasi desa.
Portasius menegaskan sejak awal pemerintah menekankan aspek keterjangkauan karena sasaran utama mobil rakyat adalah masyarakat desa dan pelaku usaha kecil.
“Mobil rakyat bukan kendaraan penumpang, tapi kendaraan kerja untuk petani, UMKM, dan koperasi desa,” ujarnya.
Induk KUD optimistis harga mobil rakyat tetap berada dalam rentang yang dapat dijangkau masyarakat setelah seluruh perhitungan teknis dan skema produksi disepakati. Saat ini, pemerintah dan para pemangku kepentingan masih menyusun detail spesifikasi, model produksi, serta mekanisme distribusi agar program tersebut tepat sasaran dan berkelanjutan.
Leave a Reply