Mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto Curigai Menhut Raja Juli Antoni Tutupi 12 Perusahaan Perusak Lingkungan di Sumatera
JOSS.CO.ID, – Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto menyoroti sikap Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni yang belum mengungkap identitas 12 perusahaan yang diduga merusak lingkungan di Sumatera. Menurut Bambang, langkah tersebut berpotensi menimbulkan kecurigaan publik terhadap adanya kedekatan antara perusahaan-perusahaan tersebut dengan kekuasaan.
Pada awal Desember 2025, Raja Juli menyatakan Kementerian Kehutanan RI akan menindak tegas perusahaan-perusahaan yang terindikasi melanggar hukum lingkungan. Namun, ia menegaskan bahwa nama perusahaan belum dapat diumumkan karena harus mendapatkan persetujuan Presiden RI Prabowo Subianto.
Bambang Widjojanto, yang juga pendiri Indonesian Corruption Watch (ICW), menilai alasan tersebut justru membuka ruang spekulasi di tengah masyarakat.
“Ketika Raja Juli menolak membuka identitas 12 perusahaan itu, ini sengaja disembunyikan karena orang-orang ini mungkin dekat dengan kekuasaan,” ujar Bambang dalam kanal YouTube pribadinya, Bambang Widjojanto Official, Rabu (24/12/2025).
Ia menambahkan, keharusan meminta izin Presiden dalam membuka identitas perusahaan menimbulkan pertanyaan serius di ruang publik, termasuk dugaan adanya kepentingan elite dalam kasus kerusakan lingkungan tersebut.
Bambang juga mengkritik sikap Menteri Kehutanan yang dinilai bertentangan dengan prinsip keterbukaan informasi publik, terutama di tengah bencana ekologis besar yang melanda Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
“Kita sudah di era keterbukaan, korban lebih dari 1.000, tapi dia masih bermain-main soal transparansi. Itu apa nggak pakai otak?” ujar Bambang Widjojanto.
Menurut Bambang, transparansi informasi sangat krusial dalam pencegahan dan penanganan bencana, baik melalui peran media, peningkatan kesadaran publik, maupun penguatan sistem peringatan dini atau Early Warning System (EWS), agar negara hadir secara akuntabel dan responsif.
Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan bahwa Kementerian Kehutanan RI telah mendeteksi 12 perusahaan di Sumatera Utara yang diduga melakukan pelanggaran lingkungan.
“Gakkum Kehutanan sementara telah menemukan indikasi pelanggaran di 12 lokasi subjek hukum, 12 perusahaan di Sumatera Utara. Penegakan hukum akan segera dilakukan,” ujar Raja Juli dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR di Jakarta, Kamis (4/12/2025).
Raja Juli juga menyampaikan bahwa Kemenhut telah menandatangani nota kesepahaman dengan Polri untuk menyelidiki kerusakan lingkungan di wilayah Sumatera, termasuk menelusuri asal-usul kayu gelondongan yang terbawa banjir. Meski demikian, ia menegaskan kembali bahwa identitas perusahaan belum dapat dipublikasikan tanpa izin Presiden.
Selain langkah penegakan hukum, Kemenhut sebelumnya telah mencabut 18 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) seluas 526.114 hektare pada Februari 2025. Pasca-banjir bandang, pemerintah juga berencana mencabut tambahan 20 PBPH seluas sekitar 750.000 hektare, termasuk di tiga provinsi terdampak, serta menerapkan rasionalisasi PBPH dan moratorium izin baru pemanfaatan hutan produksi dan hutan alam.
Data BNPB: 1.112 Meninggal Dunia Akibat Banjir dan Longsor di Sumatera
Bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah menelan korban jiwa dalam jumlah besar. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menyampaikan hingga Selasa (23/12/2025), jumlah korban meninggal dunia mencapai 1.112 orang, sementara 176 orang masih dinyatakan hilang.
“Pemerintah, pemerintah daerah, dan semua pihak yang terlibat dalam operasi pemulihan menyampaikan simpati dan belasungkawa yang mendalam,” ujar Abdul Muhari dalam konferensi pers di Graha BNPB, Selasa sore.
BNPB mencatat jumlah pengungsi mencapai 498.447 jiwa yang tersebar di lokasi pengungsian, rumah kerabat, maupun telah kembali ke rumah masing-masing. Pemerintah memastikan kebutuhan pangan dan non-pangan pengungsi tetap terpenuhi.
Selain korban jiwa, bencana ini juga menyebabkan kerusakan infrastruktur secara masif. Sebanyak 158.096 rumah rusak, lebih dari 300 ribu warga masih mengungsi, dan dampak bencana meluas ke 52 kabupaten/kota. Fasilitas terdampak meliputi 1.900 fasilitas umum, 200 fasilitas kesehatan, 875 fasilitas pendidikan, 806 rumah ibadah, 291 kantor pemerintahan, serta 734 jembatan.
Leave a Reply