JOSS.CO.ID, JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) menetapkan tafsir baru mengenai jangka waktu penggunaan Hak Atas Tanah (HAT), termasuk Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), serta Hak Pakai (HP) dalam Undang-Undang Nomor 3/2022 tentang Ibu Kota Nusantara (UU IKN). Melalui Putusan Nomor 185/PUU-XXII/2024, MK memutuskan bahwa siklus penggunaan hak atas tanah tidak lagi menggunakan skema dua siklus.
Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan tersebut pada Kamis (13/11/2025) di Ruang Sidang Pleno MK. MK menyatakan Pasal 16A ayat (1) UU IKN, sebagaimana diubah dalam UU Nomor 21 Tahun 2023, bertentangan dengan UUD 1945. Ketentuan tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sesuai batasan baru yang ditetapkan MK mengenai durasi pemberian HAT, perpanjangan, dan pembaruan hak berdasarkan evaluasi.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid menyambut baik putusan MK dan memastikan koordinasi segera dilakukan bersama Otorita IKN.
“Kami menghormati dan siap melaksanakan sepenuhnya putusan MK. Ini adalah landasan penting untuk memperkuat kepastian hukum, transparansi, dan tata kelola pertanahan yang lebih baik dalam pembangunan IKN,” kata Menteri Nusron, Senin (17/11/2025).
Ia menegaskan bahwa skema dua siklus 95 tahun kini tidak dapat lagi digunakan.
“Putusan MK menegaskan pemberian HGU, HGB, dan Hak Pakai di IKN tidak dapat menggunakan skema dua siklus 95 tahun, dan harus kembali mengikuti batasan nasional dengan mekanisme evaluasi yang jelas dan terukur. Ketetapan ini sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 mengenai prinsip penguasaan negara atas sumber daya alam,” ujarnya.
Nusron menilai keputusan MK justru memperkuat negara dan memberikan kepastian hukum bagi investor.
“Putusan tersebut konsisten dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pembangunan IKN yang adil, transparan, modern, dan tetap berlandaskan konstitusi,” katanya.
Ia juga menepis anggapan bahwa pembatalan dua siklus akan menghambat investasi.
“Putusan MK tidak menghambat investasi. Yang dikoreksi adalah durasi hak, bukan kepastian berusaha. Semua proses yang sudah berjalan dapat dilanjutkan dengan penyesuaian. Ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk menjaga iklim investasi yang sehat,” sambungnya.
Nusron menambahkan bahwa aspek perlindungan masyarakat lokal turut diperkuat:
“Keseimbangan antara pembangunan dan keadilan sosial menjadi prinsip utama yang terus dijaga pemerintah,” katanya.
“Presiden Prabowo memberi perhatian besar pada perlindungan masyarakat lokal dalam pembangunan IKN. Dengan putusan ini, negara semakin kuat dalam memastikan kepastian hukum sekaligus keadilan sosial,” ujar Nusron.
Perkara ini diajukan oleh Pemohon Prinsipal Stepanus Febyan Babaro dan kuasa hukumnya untuk menguji ketentuan terkait jangka waktu HAT dalam UU IKN. Pemohon menilai terdapat dua regulasi berbeda mengenai jangka waktu HGU, HGB, dan HP dalam UU IKN serta Perpres Nomor 75 Tahun 2024. Mereka juga menyoroti potensi penguasaan tanah oleh pihak asing karena lamanya durasi hak yang diberikan.
Ketua MK Suhartoyo menjelaskan bahwa Pasal 16A ayat (2) dan ayat (3) UU IKN juga bertentangan dengan UUD 1945 bila tidak dimaknai sesuai batasan baru mengenai HGB dan Hak Pakai.
Ia menyampaikan “Dalam hal HAT yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7) dalam bentuk hak guna bangunan, diberikan hak, paling lama 30 tahun; perpanjangan hak, paling lama 20 tahun; dan pembaruan hak, paling lama 30 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi,” katanya.
MK juga menetapkan ketentuan serupa untuk Hak Pakai:
“Dalam hal HAT yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7) dalam bentuk hak pakai, diberikan hak, paling lama 30 tahun; perpanjangan hak, paling lama 20 tahun; dan pembaruan hak, paling lama 30 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi,” ucapnya.
Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyoroti ketidaksesuaian antara norma dan penjelasan Pasal 16A ayat (1) UU 21/2023. Ia menilai adanya risiko kesalahan tafsir bahwa HGU dapat diberikan langsung selama 95 tahun dan diperpanjang hingga total 190 tahun.
“Sehingga hal demikian menimbulkan norma yang ambigu yang berpeluang disalahartikan, sekalipun terdapat ketentuan yang menyatakan pemberiannya didasarkan pada kriteria dan tahapan evaluasi. Sebab, persoalannya terletak pada perumusan norma pokok yang menentukan atau menggunakan frasa melalui 1 (satu) siklus dan dapat diberikan kembali untuk 1 (satu) siklus kedua, yang menurut Mahkamah maknanya sama dengan memberikan batasan waktu yang sekaligus, yang sebelumnya telah dinyatakan inkonstitusional dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21- 22/PUU-V/200.” menurut Enny.
Ia menegaskan bahwa ketentuan tersebut dapat memperlemah posisi negara dalam menguasai HAT sebagaimana amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.
Leave a Reply