JOSS.CO.ID, JAKARTA — Pertengahan tahun 2025, isu penulisan ulang buku sejarah Indonesia yang dijalankan oleh Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Protes dan kritik bermunculan, meminta proyek yang menghabiskan anggaran Rp 9 miliar tersebut agar dihentikan.
Sebagian publik khawatir ada maksud terselubung dari penulisan ulang sejarah republik ini. Namun nyatanya, Kementerian Kebudayaan tetap melanjutkan proses pengerjaan yang melibatkan 113 ahli sejarah dari 34 perguruan tinggi.
Kini, buku baru sejarah Indonesia ini dijadwalkan rilis pada 14 Desember 2025, bertepatan dengan Hari Sejarah Nasional.
Alasan Penulisan Ulang Sejarah Indonesia
Di hadapan Komisi 10 DPR RI, Fadli Zon membeberkan enam alasan sejarah Indonesia ditulis ulang.
“Yang pertama adalah menghapus bias kolonial dan menegaskan perspektif Indonesia sentris,” ungkap Fadli saat rapat di DPR RI, Jakarta, dilansir Kompas.com, Senin (26/5/2025).
Alasan kedua adalah untuk menjawab tantangan terbaru. Ketiga, membentuk identitas nasional yang kuat. Keempat, menegaskan otonomi sejarah Indonesia.
“(Alasan kelima) Kemudian relevansi untuk generasi muda dan (keenam) reinventing Indonesian identity,” ungkapnya.
Menurut Fadli, buku sejarah nasional Indonesia sudah lama tidak diperbaharui, terakhir dilakukan 25 tahun lalu.
Tim Penulisan Ulang Sejarah RI diketuai oleh Prof. Susanto Zuhdi dari Universitas Indonesia. Ia mengatakan buku tersebut akan berisi 10 atau 11 jilid, dan setiap bab akan mewakili babak perjalanan masa lalu Indonesia — mulai dari peradaban awal (prasejarah), interaksi dengan India (Hindu-Buddha), interaksi dengan Persia/Arab/Timur Tengah (Islam), kerajaan-kerajaan Nusantara, hingga kedatangan VOC dan bangsa Eropa.
Tema Buku Sejarah Indonesia Versi Baru
Rencana tema 10 jilid buku sejarah tersebut terdiri dari:
- Sejarah Awal Nusantara
- Nusantara dalam Jaringan Global: India dan China
- Nusantara dalam Jaringan Global: Timur Tengah
- Interaksi dengan Barat: Kompetisi dan Aliansi Respons
- Terhadap Penjajahan
- Pergerakan Kebangsaan
- Perang Kemerdekaan Indonesia
- Masa Bergejolak dan Ancaman Integrasi
- Orde Baru (1967–1998)
- Era Reformasi (1999–2024)
Polemik Penulisan Kasus Pelanggaran HAM
Masyarakat hingga DPR sempat mengecam tone positif yang ingin dihadirkan pada bagian buku yang membahas pelanggaran HAM dalam sejarah Indonesia.
“Tone kita adalah tone yang lebih positif. Karena kalau mau mencari-cari kesalahan, mudah. Pasti ada saja kesalahan dari setiap zaman, setiap masa,” ujar Fadli saat ditemui Kompas.com di Cibubur, Depok, Jawa Barat, Minggu (1/6/2025).
Fadli mengutarakan tujuan nada positif dalam penulisan kasus pelanggaran HAM tersebut.
“Kita ingin menonjolkan pencapaian-pencapaian, prestasi-prestasi, prioritas-prioritas, dan juga peristiwa-peristiwa pada zaman itu,” kata Fadli, di Masjid Istiqlal, Jakarta, Jumat (6/6/2025).
Selain itu, jalan positif diambil untuk mempersatukan kebenaran bangsa.
“Jadi, kita tentu tone-nya itu adalah dalam sejarah untuk mempersatukan kebenaran bangsa. Untuk apa kita menulis sejarah untuk memecah belah bangsa,” ujar dia.
Menurut Prof. Susanto Zuhdi, tone positif tersebut bertujuan untuk pendidikan politik bangsa, terutama dalam pembentukan karakter dan identitas nasional.
“Jadi ini di dalam proses pendidikan generasi sekarang dan ke depan, terutama itu dengan pelajaran sejarah seperti apa yang mereka harus tahu dan pahami,” kata Susanto saat dihubungi Kompas.com, Senin (9/6/2025).
Di sisi lain, warganet bereaksi keras setelah Fadli berujar tragedi pemerkosaan Mei 1998 tak ada buktinya, dalam perbincangan bersama salah satu media nasional. Namun kemudian ia memberikan klarifikasi.
Fadli menyatakan mengutuk tindak kekerasan seksual terhadap perempuan. Akan tetapi, menurutnya, laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) ketika itu hanya menyebut angka tanpa data pendukung yang solid, baik nama, waktu, peristiwa, tempat kejadian, maupun pelaku.
Leave a Reply