JOSS.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah dikabarkan akan menggelontorkan dana sekitar Rp20 triliun untuk proyek pengembangan peternakan ayam di Indonesia. Dana tersebut disebut berasal dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Rencana ini digagas untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Namun, masuknya Danantara dalam pengembangan sektor perunggasan mendapat respons beragam dari para pelaku usaha ayam nasional.
GOPAN: Pemerintah Tak Perlu Turun ke Bisnis Perunggasan
Ketua Umum Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (GOPAN), Pardjuni, menyatakan penolakan atas rencana tersebut. Ia meminta pemerintah dan Danantara tidak perlu ikut terjun langsung dalam bisnis perunggasan. Menurutnya, pemerintah seharusnya fokus menegakkan aturan yang sudah ada serta membangun infrastruktur hilir.
“Kami sering di-PHP (pemberi harapan palsu). Sebaiknya pemerintah tidak perlu menggelontorkan Rp20 triliun untuk masuk dalam bisnis perunggasan ini. Terlalu boros. Cukup tegakkan aturan yang ada dengan jelas dan tegas. Bangun infrastruktur hilir, pengolahan dan penyimpangan hasil unggas, baik itu daging ayam maupun telur,” kata Pardjuni kepada CNBC Indonesia, Rabu (12/11/2025).
Ia menegaskan bahwa keterlibatan pemerintah justru berpotensi memunculkan inefisiensi. Menurutnya, pengelolaan budidaya ayam hanya layak dilakukan oleh peternak yang paham lapangan.
“Dengan begitu tidak dipermainkan broker… Serahkan budidaya, bangun feedmill, breeding dan sebagainya ke rakyat. Karena bisnis unggas ini tidak mudah bagi pejabat yang tidak paham dan gonta-ganti orang,” ujarnya.
Pardjuni juga mengatakan bahwa pemerintah seharusnya cukup mengendalikan impor bibit ayam (GPS) sesuai kebutuhan, lalu menyerap hasil unggas di hilir. Ia menekankan pentingnya stabilitas harga jagung sebagai bahan baku pakan.
“Dan, yang tidak kalah penting dalam perunggasan adalah jaminan kestabulan ketersediaan bahan baku pokok. Jagung yang stabil dengan harga layak…,” ucapnya.
Pasokan Ayam & Telur Disebut Sudah Surplus
Pardjuni menampik anggapan bahwa pembangunan peternakan baru diperlukan untuk mendukung program MBG. Menurutnya, pasokan daging ayam dan telur nasional sudah mencukupi.
“Pasokan daging ayam dan telur dari data sudah surplus… Kalau masalah harga yang mahal bukan karena suplai ayam dan telur kurang, tapi karena bahan baku pakan yang mahal,” cetusnya.
Ia menilai bahwa menurunkan harga pakan jauh lebih efektif daripada membangun peternakan baru.
“Bahan pokok utama pakan unggas adalah jagung. Maka, sediakan secara kontinu jagung… Otomatis HPP turun, harga ayam dan telur di pasar akan turun juga,” kata Pardjuni.
Usulan: Dana Difokuskan untuk Silo Jagung
GOPAN mengusulkan agar dana triliunan rupiah itu digunakan untuk membangun silo jagung melalui Koperasi Merah Putih. Menurut Pardjuni, program SPHP jagung yang ada saat ini masih belum memadai.
“SPHP sekarang cukup membantu… Tapi, timingnya agak terlambat. Di samping itu, harga tetap mahal… Saya usul saja, impor jagung yang terukur, untuk menstabilkan harga,” katanya.
Menurutnya, bila distribusi diatur dengan benar, pemerintah bisa menyelamatkan petani jagung sekaligus peternak ayam.
GOPAN versi Sekjen: Proyek Ditinjau Positif, tapi Harus Matang
Berbeda dengan Pardjuni, Sekretaris Jenderal GOPAN, Sugeng Wahyudi, justru menyambut baik rencana pemerintah dan Danantara.
“Sesuai dengan berita yang kami terima, kita sambut baik kebijakan pemerintah dengan menggelontorkan dana Rp20 triliun,” kata Sugeng kepada CNBC Indonesia, Selasa (11/11/2025).
Meski demikian, ia mengingatkan agar pemerintah memastikan kesiapan BUMN pangan sebagai pelaksana. Ia menilai kesiapan yang rendah dapat membuat proyek tidak tepat sasaran.
“Harus ada kesiapan dari pemerintah… Rendahnya kesiapan dari BUMN terkait dengan kebijakan ini justru tidak akan tepat sasaran,” ujarnya.
Danantara: Proyek Sedang Dikaji
Chief Operating Officer Danantara, Dony Oskaria, menyatakan bahwa proyek pembangunan peternakan ayam tersebut masih dalam tahap kajian. Hasilnya akan tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) kementerian terkait.
“Ini juga akan dikaji, nanti tentu akan ada juga SKB yang akan dikeluarkan oleh Menteri untuk penugasan bagaimana,” katanya di Graha Mandiri Jakarta, Selasa (11/11/2025).
Ia menegaskan bahwa Danantara akan menjalankan proyek sesuai prinsip tata kelola yang baik.
“Danantara tentu saja sebagai korporasi akan mengkaji dengan baik dan akan melaksanakan ini sesuai dengan keadaan korporasi yang baik,” pungkasnya.
Leave a Reply