Korea Selatan akan menilai riwayat bullying siswa saat masuk universitas mulai 2026 sebagai upaya menekan kasus perundungan.
JOSS.CO.ID – Pemerintah Korea Selatan menerapkan kebijakan baru untuk menekan angka perundungan atau bullying di lingkungan pendidikan. Mulai 2026, riwayat murid sebagai pelaku kekerasan dan bullying di sekolah akan “dipajang” dan memengaruhi proses pendaftaran mereka ke perguruan tinggi atau universitas.
Kebijakan ini bukan keputusan mendadak. Pemerintah Korea Selatan melalui Kementerian Pendidikan telah menyiapkan aturan tersebut sejak 2023. Implementasinya secara menyeluruh ditargetkan berjalan tahun 2026 sebagai upaya memberantas kekerasan di kalangan pelajar.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, memberikan pandangannya. Ia menilai Indonesia dan Korea Selatan memiliki persoalan bullying yang cukup tinggi sehingga kebijakan tersebut dapat dijadikan contoh pencegahan.
“Ini menarik, bisa menjadi contoh untuk penanganan sanksi sosial kepada pelaku bullying. Norma sanksi yang jelas dapat membuat mereka yang terindikasi punya sikap bullying lebih berhati-hati dan memiliki pengendalian diri,” tutur Esti, dikutip dari keterangan tertulis yang diterima detikEdu, Selasa (25/11/2025).
Guru Harus Paham Soal Bullying
Esti menilai pemberantasan bullying di Indonesia membutuhkan langkah terstruktur. Dimulai dari penguatan regulasi utama seperti Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), aturan turunan, Standar Operasional Prosedur (SOP), hingga penguatan peran sekolah dan guru.
Menurutnya, sekolah harus memiliki SOP anti-bullying yang benar-benar diterapkan, bukan sekadar dokumen formalitas. Selain itu, kompetensi guru untuk mencegah dan menangani bullying juga harus ditingkatkan.
Esti menekankan pentingnya pemahaman menyeluruh guru terhadap bullying. Katanya, dibutuhkan pembekalan khusus agar guru memiliki kompetensi konseling dan manajemen konflik.
“Karena kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak sekolah, terutama di daerah terpencil atau dengan keterbatasan sumber daya, bahkan belum mendapatkan pelatihan dasar mengenai konseling atau manajemen konflik. Hal ini membuat sekolah tidak siap merespons kasus bullying secara cepat, aman, dan profesional,” urai Esti.
Ia juga mengakui bahwa sekolah tidak dapat memikul beban penanganan bullying sendirian. Faktor psikologis, kondisi keluarga, tekanan sosial, hingga masalah kesehatan mental turut mempengaruhi terjadinya perundungan di sekolah.
Karena itu, setiap sekolah perlu membangun kerja sama formal dengan lembaga terkait, seperti dinas kesehatan, dinas sosial, lembaga psikologi dan konseling, aparat penegak hukum, dan komunitas lokal.
“Pendekatan lintas sektor ini penting agar sekolah memiliki dukungan profesional ketika menghadapi kasus yang memerlukan intervensi lebih dalam,” tambah Esti.
Siapkan Regulasi yang Tegas Soal Bullying
DPR RI disebut tengah mempersiapkan regulasi tegas untuk menangani kasus bullying di sekolah. Salah satu langkahnya adalah menghadirkan bab khusus dalam revisi RUU Sisdiknas yang mengatur perlindungan, pencegahan, serta penanganan kekerasan dan bullying.
Menurut Esti, langkah ini merupakan bagian dari upaya memperbaiki ekosistem pendidikan secara struktural. Kehadiran aturan khusus tentang bullying diharapkan menjadi landasan hukum yang kuat dalam menyelesaikan kasus perundungan.
Ia menegaskan bahwa revisi UU Sisdiknas diharapkan menjadi fondasi bagi sistem perlindungan anak yang bersifat reaktif, preventif, berkelanjutan, serta didukung oleh kompetensi profesional di lapangan.
Dengan regulasi tersebut, anak-anak Indonesia diharapkan dapat belajar di lingkungan yang aman, sehat, dan inklusif.
“Anak-anak Indonesia berhak tumbuh dalam lingkungan belajar yang bebas dari kekerasan, dan negara wajib memastikan itu terjadi bukan hanya melalui pasal, tetapi melalui implementasi nyata di setiap sekolah,” pungkas Esti.
Leave a Reply