Ramai Peziarah di Makam Soeharto, Wacana Gelar Pahlawan Nasional di Tengah Pro dan Kontra

Pro Kontra Soeharto Jadi Pahlawan Nasional Masih Panas

JOSS.CO.ID, KARANGANYAR – Wacana pengusulan Presiden ke-2 Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn) Soeharto, menjadi Pahlawan Nasional kembali mencuat pada akhir Oktober 2025.
Perdebatan muncul karena sosok Soeharto dikenal memiliki dua sisi: Bapak Pembangunan Indonesia, namun juga disebut-sebut terkait berbagai pelanggaran HAM dan praktik KKN selama 32 tahun masa pemerintahannya.

Di tengah perdebatan itu, makam Soeharto di Astana Giribangun, Desa Girilayu, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, justru tetap ramai dikunjungi para peziarah dari berbagai daerah di Indonesia.

Suasana Astana Giribangun Tetap Ramai Peziarah

Juru Kunci Astana Giribangun, Sukirno, menuturkan bahwa makam Soeharto hampir tidak pernah sepi dari pengunjung.

“Setiap hari ada peziarah. Kalau hari biasa sekitar 50 orang, akhir pekan bisa sampai 100 orang. Saat musim hujan memang sedikit berkurang,” kata Sukirno, Kamis (30/10/2025).

Ia menambahkan, sebagian besar pengunjung datang bukan hanya untuk berziarah, tetapi juga karena menganggap Soeharto memiliki jasa besar bagi bangsa Indonesia.

“Banyak yang berharap Pak Harto diangkat jadi pahlawan nasional. Mereka datang karena panggilan hati nurani,” tambahnya.

Astana Giribangun dikenal sebagai kompleks makam keluarga Cendana. Lokasinya berada di lereng Gunung Lawu pada ketinggian sekitar 660 mdpl, dengan udara sejuk dan pemandangan alam yang asri.
Kompleks seluas 4,3 hektar ini berdiri sejak Jumat Wage, 23 Juli 1976, di atas tanah peninggalan keluarga Mangkunegaran.

🔗 Baca juga berita serupa:
Sejarah dan Keindahan Astana Giribangun, Makam Soeharto di Lereng Lawu

Banyak Peziarah Doakan Soeharto Jadi Pahlawan Nasional

Menurut Sukirno, banyak peziarah yang menyampaikan doa agar pemerintah menetapkan Soeharto sebagai pahlawan nasional.
Mereka menganggap jasa mantan presiden dalam pembangunan infrastruktur dan stabilitas ekonomi layak dihargai.

“Kebanyakan pengunjung bertanya, ‘Kok Pak Harto belum jadi pahlawan?’ Kami jawab, itu keputusan pemerintah. Mereka hanya berharap semoga segera ditetapkan,” ujar Sukirno.

Hal ini menunjukkan bahwa dukungan terhadap Soeharto tidak hanya datang dari kalangan politikus, tetapi juga dari masyarakat biasa yang merasakan manfaat kebijakan pembangunan pada masa Orde Baru.

 Gelar Pahlawan Nasional: Syarat dan Mekanisme

Gelar Pahlawan Nasional merupakan penghargaan tertinggi dari negara kepada warga negara Indonesia yang berjasa luar biasa dalam perjuangan kemerdekaan maupun pembangunan bangsa.

Prosesnya diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
Tahapannya meliputi:

1. Usulan dari masyarakat atau pemerintah daerah.
2. Verifikasi dan penilaian oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK).
3. Sidang Dewan Gelar Nasional.
4. Penetapan melalui Keputusan Presiden (Keppres).

Tujuh Pihak yang Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional

Meski dukungan masyarakat cukup kuat, sejumlah pihak menolak keras usulan ini dengan alasan pelanggaran HAM dan penyalahgunaan kekuasaan. Berikut tujuh pihak yang menolak wacana tersebut:

1. Ribka Tjiptaning (PDIP) – menilai Soeharto tidak pantas karena banyak pelanggaran HAM terjadi di masa pemerintahannya.
2. Esti Wijayati (Komisi X DPR) – menilai pemberian gelar bisa menimbulkan kontradiksi dengan semangat reformasi.
3. Amnesty International Indonesia – menyebut usulan ini melukai hati korban pelanggaran HAM.
4. Direktur IPO, Dedi Kurnia Syah – menilai usulan tersebut “tidak memiliki urgensi” dan hanya mengulang wacana lama.
5. Komnas HAM – menyatakan wacana ini bertentangan dengan semangat keadilan sosial dan amanat reformasi.
6. KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) – menolak dengan tegas, menyebut Soeharto bertanggung jawab atas sejumlah pelanggaran berat HAM.
7. Ganjar Pranowo (PDIP) – menilai aktivis buruh Marsinah lebih layak mendapatkan gelar pahlawan nasional dibanding Soeharto.

MPR dan Pemerintah Tunggu Keputusan Presiden

Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan, wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto masih menunggu keputusan Presiden RI.
Ia menyebut, secara hukum dan politik, kasus KKN yang pernah dikaitkan dengan Soeharto telah dinyatakan selesai oleh Mahkamah Agung.

“Kita tunggu keputusan Presiden. Proses hukum sudah selesai, kini tinggal keputusan politik negara,” ujar Muzani di Bandung, Jumat (24/10/2025).

Sementara itu, Kementerian Sosial telah menyerahkan 40 nama calon Pahlawan Nasional 2025, termasuk Soeharto, Gus Dur, dan Marsinah, untuk dibahas dalam sidang Dewan Gelar.

 Makam Jadi Magnet Wisata Religi

Kini, Astana Giribangun tidak hanya menjadi tempat peristirahatan keluarga Cendana, tetapi juga destinasi wisata religi dan sejarah.
Ribuan pengunjung datang setiap bulan untuk mendoakan almarhum Soeharto dan menelusuri jejak kehidupan presiden yang dikenal dengan sebutan “Bapak Pembangunan”.

Akses menuju Astana Giribangun cukup mudah. Wisatawan bisa menempuh jalur Solo–Tawangmangu menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi umum.
Kompleks makam ini buka setiap hari pukul 08.00–17.00 WIB, dengan tiket masuk gratis.

Wacana Soeharto menjadi Pahlawan Nasional kembali menimbulkan pro kontra tajam di tengah masyarakat.
Namun, di sisi lain, makam Soeharto di Astana Giribangun tetap ramai dikunjungi, menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih menaruh hormat pada sosok presiden yang memimpin Indonesia selama 32 tahun itu.