Purbaya: Pegawai Pajak & Bea Cukai Nakal Tak Lagi ‘Dilindungi’

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pegawai Pajak & Bea Cukai nakal tak akan dilindungi, sebagai bagian dari penguatan pengawasan pemerintahan.

JOSS.CO.ID, JAKARTA — Purbaya Yudhi Sadewa, selaku Menteri Keuangan, mengungkap bahwa dirinya tidak akan memberikan perlindungan kepada pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) maupun Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang terbukti terlibat dalam pelanggaran hukum. Pernyataan itu disampaikan di Jakarta Pusat setelah kunjungan kerja ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Kalau salah ya salah aja,” tegas Purbaya ketika ditanya apakah pegawai DJBC yang bermasalah akan “dilindungi”.

Kunjungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung) ke Kantor Pusat DJBC juga disebut sebagai bagian dari kerja sama antar lembaga, bukan langsung sebagai penindakan hukum besar-besaran.

Purbaya menyebut bahwa sebelumnya muncul persepsi pegawai pajak atau bea cukai yang melakukan pelanggaran dapat “aman” karena adanya intervensi dari atas. Hal ini menurutnya menjadi salah satu hambatan dalam penegakan hukum dan pengawasan internal.

Kedatangan tim Kejagung ke DJBC beberapa hari sebelumnya disebut Purbaya sebagai langkah implementasi kerja sama, bukan untuk “serbuan” langsung. Ia menegaskan bahwa Kemenkeu akan meminta penjelasan dari Direktur Jenderal DJBC, Djaka Budhi Utama terkait hal ini.

Purbaya membuat komitmen jelas bahwa pegawai yang terbukti bersalah—misalnya menerima uang, melakukan penyelewengan, atau menutup-nutupi tindakan melanggar—tidak akan dilindungi oleh Kemenkeu. “Banyak yang baik, yang baik nggak usah takut. Yang miring-miring, boleh takut sekarang,” ujarnya.

Sebagai informasi, Sektor pajak dan bea cukai merupakan tulang punggung penerimaan negara. Ketika integritas pegawai dipertanyakan, kepercayaan publik dan pelaku usaha bisa menurun. Pernyataan Menkeu menjadi sinyal bahwa sistem akan dibersihkan dari ruang-kelabu yang selama ini ada.

Dengan tidak lagi ada “perlindungan khusus” bagi pegawai bermasalah, maka penegakan hukum bisa berjalan lebih independen, serta memberikan efek jera yang nyata.

Kerja sama antara Kemenkeu dan Kejagung yang disoroti menandakan bahwa pengawasan internal saja tidak cukup—diperlukan kolaborasi antar‐lembaga untuk mengungkap dan menangani kasus penyimpangan.

Baca Juga: Klarifikasi! Purbaya: Yang Nongkrong di Starbucks Bukan dari Bea Cukai