JOSS.CO.ID, SOLO – SD Muhammadiyah 1 Ketelan, Kota Solo, menegaskan keberatan menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah pusat. Alasannya, sekolah tersebut telah mengelola program dapur sehat ramah anak selama satu dekade terakhir dan terbukti mampu memenuhi kebutuhan gizi para siswa.
Humas SD Muhammadiyah 1 Solo, Dwi Jatmiko, menyampaikan penolakan itu bukan tanpa dasar. Menurutnya, dapur sehat yang dijalankan sejak 2015 telah berfungsi baik dan tidak pernah menimbulkan masalah kesehatan.
“Sejak 2015 kita sudah menjadi pelopor dapur sehat ramah anak. Sekolah sebenarnya menerima tawaran MBG, tetapi kami akan survei dulu apakah orang tua setuju atau tidak. Sebab program dapur sehat ini sudah berjalan lancar tanpa keluhan,” kata Dwi, Jumat (26/9/2025).
Dwi mengakui ada pengajuan dari salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Solo agar sekolah ikut serta dalam MBG. Namun pihaknya menolak karena merasa lebih yakin dengan program yang dikelola mandiri oleh sekolah.
Ia menilai, jika dapur sekolah digantikan penyedia MBG, kualitas makanan bisa menurun. Kekhawatiran terbesar adalah risiko keracunan makanan yang tidak bisa dikontrol pihak sekolah.
“Di sekolah, tim dapur selalu bisa mengontrol kualitas. Harga pun terjangkau bagi semua siswa, baik dari keluarga sejahtera maupun prasejahtera. Kalau sampai ada keracunan dari menu MBG, siapa yang akan bertanggung jawab?” ujarnya.
Ada beberapa alasan utama mengapa SD Muhammadiyah 1 Solo menolak pelaksanaan MBG di sekolah mereka yaitu program dapur sehat sudah berjalan 10 tahun tanpa kendala, kontrol kualitas makanan lebih ketat karena langsung dikelola sekolah, harga makanan terjangkau bagi semua lapisan ekonomi siswa, kekhawatiran soal keamanan makanan MBG, terutama risiko keracunan dan kepuasan orang tua siswa terhadap layanan dapur sehat yang ada.
“Kalau ini sudah berjalan 10 tahun, lalu aparat pengelola SPPG datang ke sekolah, itu tidak elok. Lebih baik MBG diberikan ke sekolah lain yang lebih membutuhkan,” tegas Dwi.
Menanggapi penolakan tersebut, Wali Kota Solo Respati Ardi justru mendukung langkah SD Muhammadiyah 1 Solo. Respati memastikan bahwa sekolah boleh tetap menjalankan program dapur sehat tanpa digantikan MBG.
“Tidak ada yang diganti. Justru itu akan kami jadikan percontohan karena terbukti berhasil berjalan selama 10 tahun,” ujar Respati.
Ia menjelaskan bahwa Pemkot Solo sebenarnya juga memiliki program dapur sehat untuk mendukung target zero stunting. Program ini dijalankan dengan melibatkan ibu-ibu PKK di kampung.
“Solo sudah pro terhadap kantin sehat. Jadi tidak mungkin diganti. Malah kami bisa saling belajar, bertukar informasi agar program makin baik,” tambahnya.
Respati menegaskan bahwa penerapan MBG tidak wajib bagi semua sekolah. Hanya sekolah yang belum memiliki sistem dapur sehat dan yang benar-benar membutuhkan saja yang akan menerima program tersebut.
“Silakan, itu hak dari masing-masing pengelola sekolah. Jadi tidak wajib. Kami ingin agar MBG tepat sasaran, benar-benar menyasar penerima manfaat yang membutuhkan,” tegas Respati.
Dengan demikian, SD Muhammadiyah 1 Solo bisa tetap melanjutkan dapur sehat sebagai model keberhasilan tanpa harus kehilangan dukungan dari pemerintah kota.
Keberhasilan SD Muhammadiyah 1 Solo dalam mengelola dapur sehat selama satu dekade dinilai sejalan dengan misi pemerintah daerah dalam meningkatkan gizi anak sekolah. Pemkot Solo bahkan berencana menjadikan sistem dapur sehat ala Muhammadiyah sebagai rujukan.
Menurut Respati, sekolah-sekolah di Solo ke depan bisa mengadopsi model ini agar gizi siswa tetap terjamin. “Sekolah yang sudah punya dapur sehat, ya lanjut saja. Itu bisa jadi rujukan. Sementara MBG kami arahkan ke sekolah lain yang masih membutuhkan,” katanya.
Penolakan ini membuka diskusi publik mengenai implementasi MBG di tingkat sekolah dasar. Banyak pihak menilai kebijakan harus fleksibel dan menyesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing.
Kasus SD Muhammadiyah 1 Solo menunjukkan bahwa inisiatif lokal bisa berjalan efektif bila dikelola konsisten. Bahkan bisa menjadi model bagi sekolah lain tanpa harus bergantung penuh pada program nasional.
Untuk diketahui, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program nasional yang diinisiasi pemerintah pusat dalam rangka menekan angka stunting dan meningkatkan gizi siswa sekolah. Informasi detail tentang MBG dapat diakses di laman resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
SD Muhammadiyah 1 Solo memilih menolak Program MBG karena telah memiliki dapur sehat ramah anak yang berjalan sejak 2015. Dengan kontrol langsung, kualitas makanan lebih terjamin dan harga lebih terjangkau. Wali Kota Solo pun mendukung keputusan ini dan berencana menjadikan program dapur sehat sebagai percontohan.
Ke depan, pemerintah kota menegaskan MBG hanya diberikan kepada sekolah yang benar-benar membutuhkan, sementara sekolah dengan program gizi yang mapan tetap bisa melanjutkan inisiatifnya.
Leave a Reply