Penjualan Pertalite Turun 5,1 Persen, Negara Hemat Rp12,6 Triliun

Penjualan Pertalite Turun 5,1 Persen, Negara Hemat Rp12,6 Triliun
Ilustrasi SPBU Pertamina (Foto: Antara)

JOSS.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite mengalami penurunan pada tahun 2025. Penyaluran Pertalite turun 5,10 persen dari 81.106 kiloliter (kl) per hari pada 2024 menjadi 76.970 kl per hari.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menyatakan penurunan konsumsi Pertalite memberikan dampak positif bagi keuangan negara. Pemerintah berhasil menghemat Rp12,6 triliun dari pembayaran kompensasi kepada PT Pertamina (Persero).

“Kompensasi Pertalite pada 2024 sebesar Rp48,9 triliun, dan tahun ini diproyeksikan hanya Rp36,314 triliun. Artinya ada efisiensi Rp12,6 triliun dengan adanya pergeseran konsumsi ini,” kata Laode saat Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR, Rabu (1/10/2025).

Menurut Laode, penurunan konsumsi Pertalite disebabkan oleh perubahan pola konsumsi masyarakat. Banyak konsumen beralih ke BBM non-subsidi dengan nilai oktan (RON) lebih tinggi, seperti Pertamax (RON 92) dan Pertamax Turbo (RON 98).

Data Kementerian ESDM menunjukkan bahwa penjualan Pertamax dan Pertamax Turbo naik dari 19.061 kl per hari pada 2024 menjadi 22.723 kl per hari pada 2025, kenaikan ini mencapai 19,21 persen dalam setahun dan market share bensin non-subsidi meningkat dari 11 persen pada 2024 menjadi 15 persen pada periode Januari–Juli 2025.

“Jadi konsumen yang tadinya pengguna RON 90 atau Pertalite cenderung turun dan beralih kepada RON yang lebih tinggi,” jelas Laode.

Penurunan konsumsi Pertalite memberi ruang fiskal bagi pemerintah. Dengan beban kompensasi yang lebih ringan, negara bisa menekan anggaran subsidi energi yang selama ini membengkak.

Beberapa poin utama adalah kompensasi Pertalite turun dari Rp48,9 triliun menjadi Rp36,314 triliun, efisiensi anggaran mencapai Rp12,6 triliun dan dana tersebut berpotensi dialihkan untuk program strategis lain, seperti infrastruktur energi atau subsidi listrik rumah tangga.

Menurut Laode, langkah ini menunjukkan adanya shifting konsumsi energi yang lebih sehat bagi fiskal negara.

Fenomena peralihan konsumen dari Pertalite ke Pertamax dipengaruhi beberapa faktor, antara lain kesadaran masyarakat meningkat soal kualitas BBM dan dampaknya pada mesin kendaraan, perbedaan harga Pertalite dan Pertamax dianggap tidak terlalu jauh, terutama bagi pengguna kendaraan pribadi dan kampanye pemerintah yang mendorong penggunaan BBM berkualitas demi mengurangi emisi karbon.

Sejumlah pengendara di Bekasi dan Jakarta mengaku mulai terbiasa menggunakan Pertamax. “Awalnya coba-coba, ternyata mesin lebih halus. Kalau selisih harga cuma sedikit, saya pilih Pertamax,” kata Rizky, pengguna motor matic, Rabu (1/10/2025).

Pemerintah terus berupaya menekan konsumsi Pertalite sebagai BBM subsidi agar beban kompensasi tidak semakin besar. Beberapa strategi yang dilakukan yaitu meningkatkan pengawasan distribusi agar Pertalite tepat sasaran, mendorong peralihan konsumsi ke BBM non-subsidi dengan program edukasi publik dan mengembangkan energi alternatif, termasuk biofuel dan kendaraan listrik.

Menurut Laode, langkah ini selaras dengan target Net Zero Emission (NZE) 2060. Konsumsi BBM berkualitas tinggi diharapkan bisa menekan polusi udara dan memperbaiki kualitas lingkungan.

Untuk memberi gambaran kepada konsumen, berikut perbedaan mendasar antara Pertalite dan Pertamax, Pertalite (RON 90): harga lebih murah, cocok untuk kendaraan dengan kompresi rendah, namun menghasilkan emisi lebih tinggi, pertamax (RON 92): Lebih ramah lingkungan, pembakaran lebih sempurna, mesin lebih awet, dan efisiensi bahan bakar lebih baik dan ertamax Turbo (RON 98): Premium, cocok untuk kendaraan berteknologi tinggi dengan kompresi mesin besar.

Dengan perbedaan ini, konsumen kini mulai mempertimbangkan kualitas, bukan hanya harga.

Anggota Komisi XII DPR menyambut baik kabar penghematan kompensasi ini. Menurut mereka, efisiensi Rp12,6 triliun bisa menjadi peluang bagi pemerintah untuk memperbaiki alokasi subsidi energi.

Sementara itu, sejumlah kalangan masyarakat menilai peralihan ke Pertamax perlu diikuti dengan jaminan ketersediaan pasokan dan harga yang stabil. Jika harga Pertamax terlalu sering naik, konsumen bisa kembali bergantung pada Pertalite.

Kementerian ESDM memperkirakan tren konsumsi BBM non-subsidi akan terus meningkat pada 2026. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dan dukungan regulasi, pasar Pertamax dan Pertamax Turbo diprediksi akan makin dominan.

Pemerintah juga membuka peluang penyesuaian kebijakan subsidi energi agar lebih tepat sasaran. Sementara itu, Pertamina dituntut untuk menjaga kualitas pelayanan di seluruh SPBU, terutama di daerah.

Baca Juga: Harga BBM Nonsubsidi Pertamina di Jawa Tengah Naik per 1 Oktober 2025, Pertalite Tetap

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*